Waktu mepet, mustahil semua TKI di Arab Saudi dapat pemutihan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana mengaku sedikit kecewa dengan mekanisme pemberian amnesti atau pemutihan dari Pemerintah Arab Saudi. Ini karena pihak imigrasi Arab Saudi hanya memberikan waktu satu hari bagi Indonesia untuk mengajukan pemutihan itu menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)."Konjen RI bekerja semaksimal mungkin. Di sisi lain, imigrasi Saudi hanya menyediakan hari Rabu, dan itu direncanakan bisa melayani 200 orang dalam seminggu. Ini ada gap lebar antara persiapan kita yang cepat dengan waktu yang ada di Pemerintah Arab Saudi," ujar Denny dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/6).Denny mengatakan, hingga tanggal 23 Juni 2013, terdapat 78.921 WNI yang mendaftar untuk mendapat SPLP. Dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 35.759 SPLP yang telah diterbitkan dan 30.797 SPLP yang sudah diserahkan. Selanjutnya, proses yang harus dijalankan setelah SPLP dikeluarkan adalah pelimpahan berkas ke imigrasi Arab Saudi agar pemohon mendapat pemutihan yang dimaksud."Kelanjutan setelah menerima dokumen imigrasi, kami membantu proses di imigrasi Jeddah. Sayangnya, pihak Arab Saudi hanya memberikan waktu sehari dalam seminggu," kata Denny.Sehingga, menurut dia, tidak mungkin semua WNI yang mendaftar dapat memperoleh pemutihan itu. Bahkan, Denny menerangkan, estimasi yang dapat dicapai hanyalah 10 persen WNI pendaftar SPLP yang bisa memiliki exit permitted."Minggu kemarin, berdasarkan pemberitaan salah satu media lokal di Arab, kurang dari 10 persen yang sekarang bisa diberikan untuk exit permitted. Itu menunjukkan kemampuan pemutihan memang masih ada persoalan pada tahap implementasi di Arab Saudi," pungkas Denny.