Saat dinas Hehamahua istiqomah pakai pesawat ekonomi

Baru saja Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua ini mendesak agar Zakaria Umar Hadi, Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipecat. Alasannya, sebagai pejabat Zakaria telah berbuat tidak pantas dengan memukul seorang pramugari Pesawat Sriwijaya Air."Saya rekomendasikan kepada bosnya, agar dia (Zakaria) dipecat. Tidak pantas pejabat publik seperti itu," kata dia ketika dihubungi merdeka.com, Sabtu (8/6).Itu salah satu contoh perilaku pejabat ketika naik pesawat. Lalu bagaimana bila bicara selera pesawat. Terutama soal perilaku beberapa pejabat pemerintahan di negeri ini yang kerap naik pesawat "wah"?Menurut tokoh anti korupsi asal Kepulauan Maluku, yang juga mantan Penasihat KPK ini, rata-rata pejabat di Indonesia ini masih belum memahami falsafah, bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Karena pejabat adalah pelayan masyarakat, maka seharusnya yang dikedepankan adalah asas kesederhanaan dan keprihatinan. Sebab, Abdullah melanjutkan, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang miskin, jauh dari sejahtera. Tapi kenyataannya berbalik, mereka justru beranggapan rakyat lah yang harus melayani mereka."Sehingga yang terjadi adalah aji mumpungisme; mumpung dapat, mumpung ada fasilitas, jadi harus dipakai sepuasnya. Itu juga terjadi di partai-partai politik, ideologi mereka uang dan jabatan," terangnya.Seharusnya partai politik itu memperjuangkan nasib rakyat. Kenyataannya, kata dia, yang mereka perjuangkan bukan rakyat, bukan anggota partai, bukan masyarakat umum. Mereka memakai aji mumpung, mumpung jadi pejabat, dimanfaatkan sebesar-besarnya beli rumah mewah, mobil mewah.Terus bagaimana dengan selera pesawat Abdullah Hehamahua sendiri khususnya, dan para anggota atau pimpinan KPK pada umumnya. Menjawab itu, tokoh Maluku ini mengatakan, selama dinas dia konsisten memilih pesawat kelas ekonomi. Dulu, dia mengimbuhkan, semasa di KPK, aturan perjalanan dinas memakai pesawat hanya diatur dalam kebijakan organisasi, bentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni untuk pegawai KPK, selain unsur pimpinan, semuanya wajib memakai pesawat kelas ekonomi ketika tugas ke mana saja. "Tapi kalau pimpinan, kebijakan berbeda. Patokannya dua jam. Kalau perjalanan di atas dua jam maka boleh naik pesawat eksekutif. Tapi kalau perjalanan satu jam, wajib kelas ekonomi. Itu berlaku ke mana saja, keluar negeri sekalipun," terangnya.Kebijakan itu dilakukan sejak KPK pertama kali berdiri. Alasan prinsipnya adalah efisiensi, efektivitas dan asas kesederhanaan. Oleh sebab itu pula pimpinan dan seluruh pegawai KPK tidak diberi fasilitas dinas, mulai rumah dinas, mobil dinas, atau segala sesuatu yang berbau fasilitas dinas.Fasilitas itu telah dikonversi dalam bentuk uang. Maka dari itu gaji pimpinan dan para pegawai KPK tergolong tinggi bila dibanding pejabat lain. "Dengan gaji yang mereka peroleh bisa digunakan untuk membeli rumah mewah dan mobil mewah. Jadi fasilitas-fasilitas itu harus dipenuhi sendiri," tutur Abdullah.Itulah selera Abdullah Hehamahua soal pilihan kelas pesawat.