Calon hakim agung: Perempuan memang tidak boleh ngangkang

Yakup Ginting, salah satu calon hakim agung yang sedang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), menyatakan setuju dengan pelarangan duduk ngangkang bagi perempuan saat naik sepeda motor yang berlaku di Provinsi Aceh. Namun hal tergantung dari kebudayaan daerah yang menerapkan peraturan tersebut."Secara Sosiologi bisa diterima sebagai Kebhinekaan," kata Yakup saat menjalani tes dengan Komisi III DPR RI, Selasa (22/1).Dia menghormati peraturan yang ditetapkan oleh Pemda Aceh tersebut. Karena setiap daerah, setiap pemimpin, dan setiap masyarakat punya norma-norma sendiri yang harus dipenuhi di dalam masyarakat."Sesuai otonomi, setiap daerah diberikan kewenangan," ucap Yakup.Namun demikian, hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Makassar ini mengatakan, Mahkamah Agung memiliki hak untuk melakukan uji materiil."Jika ada yang tidak setuju, MA bisa uji materil, sebab ini adalah masalah sensitif," ujarnya.Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, menanggapi pernyataan Yakup dan bertanya."Bagaimana mengaturnya agar ada titik temu?" kata Politikus PDI Perjuangan itu.Menurut Yakup, pro kontra mengenai peraturan ini bisa diselesikan dengan diskusi antara pihak berwenang dan pakar."Namun tetap berpedoman kepada Undang-Undang," jawab Yakup.Seperti diketahui Pemerintah Kota Lhokseumawe secara resmi mengeluarkan perempuan duduk mengangkang saat naik motor, dengan alasan menegakkan Syariah Islam. Pelaksaan tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), dan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 14 Tahun 2003 tentang Syariah Islam di Aceh.Perempuan yang duduk mengangkang dinilai mempertontonkan lekuk tubuh bagian belakang. Pengendara yang berada di bagian belakangnya bisa ikut berdosa karena membayangkan lekuk tubuh perempuan tersebut.