Sejajar dengan presiden, BPK tak bisa diintervensi

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan, tidak ada intervensi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hasil audit Hambalang. Sebab, BPK merupakan lembaga independen setingkat presiden, karenanya tidak mungkin ada campur tangan dari pihak lain dalam proses audit."Tidak ada intervensi tapi interpretasi. BPK itu lembaga independen sejajar dengan presiden, siapa yang bisa intervensi," kata Sutan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).Sutan meminta pihak yang menyebut adanya intervensi dalam audit BPK memberikan penjelasan. "Bukan intervensi tapi interpretasi. Proses audit belum selesai kok. Belum tentu pihak A atau B terlibat. Jadi serahkan saja pada proses mekanisme audit. Saya tidak mau berandai-andai, biarkan mereka bekerja," ujar Sutan.Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, pemuda, dan olahraga, Dedi Suwandi Gumelar atau dikenal Miing, merasa janggal lantaran Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak termasuk dalam daftar audit BPK. Menurut dia, mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dianggap tahu dan terlibat dalam pembahasan rencana pembangunan proyek Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp 1,2 triliun itu."Yang saya baca memang tidak ada. Saya ulangi apabila yang saya baca hari ini sama dengan yang diajukan dalam rapat plenokan Rabu besok. Paling tidak, ada intervensi secara struktur. Tidak mungkin karena menteri adalah penanggungjawab, kalau dikatakan tidak terlibat dalam pembahasan dan persetujuan pembangunan proyek bernilai besar agak sulit diterima," kata Dedi di Jakarta, Senin lalu.