Marzuki: Apa yang disampaikan Dipo adalah data dan fakta

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang presentase korupsi yang melibatkan kepala daerah dan kader partai politik membuat gusar dan geram sejumlah pihak. Namun apa yang disampaikan Dipo Alam tersebut adalah fakta."Itu fakta di mana kepala daerah yang terlibat dalam kasus, fakta itu merupakan kenyataan. Kenyataan apa dia dilihatnya dari siapa yang mengusung kemudian itu kader partai apa. Tetapi yang ingin saya jelaskan, berapapun besarnya. Apa dia rangking pertama ataukah dia rangking ke 10, korupsi itu tidak baik untuk kehidupan rakyat Indonesia," kata Ketua DPR Marzuki Alie usai menghadiri Sidang Paripurna DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).Marzuki menambahkan, kepala daerah ada yang berasal dari fraksi terbesar partai politik yang terlibat banyak kasus korupsi karena ada yang salah. "Ini ada kesalahan di dalam sistem politik kita," tegas Marzuki.Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menilai, sistem partai yang salah karena ada sistem politik yang besar. Karena partai itu bagian dari sistem politik."Kalau sistem politiknya diperbaiki, mudah-mudahan sistem partainya menjadi lebih baik. Jangan meributkan hal-hal yang sudah jadi kenyataan, ini kenyataan loh. Ini aneh kan, meributkan masalah data dan fakta, loh ini kejadian," jelas Marzuki.Untuk itu, Marzuki menawarkan sejumlah solusi, di antara sanksi yang lebih tegas, UU yang belum jelas harus direvisi."Hukuman mati kalau perlu kita terapkan. Institusi yang lain yang terkait dengan para koruptor harus memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya institusi pendidikan, pada saat mahasiswa masuk membuat akta integritas. Apabila suatu waktu pada saat sudah jadi alumni dia melakukan korupsi, bersedia melepaskan gelar," jelas Marzuki."Jangan seolah-olah hanya penegak hukum saja. Civil society dan masyarakat juga harus berperan. Korupsi akan berkurang kalau rakyatnya sendiri menganggap korupsi sebagai momok, sebagai virus. Kalau perlu hukum koruptor setelah keluar penjara gak usah tinggal di kampung itulah kalau perlu. Ada aturan budaya atau sosial yang memberlakukan jika ada yang korupsi tidak usah kembali ke kampung tersebut. Semuanya harus punya peran, jangan saling menyalahkan. Ini gak baik," pungkasnya.