Jika tak mau dicap gagal, jangan salah gunakan kekuasaan

Lembaga the fund for peace menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara gagal. Hal ini harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk berbenah diri."Saya menganggap itu sebagai peringatan dini untuk lebih waspada," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (21/6).Menurutnya, negara harus menjamin hak-hak warga negara terhadap kebutuhan dasar. Kemudian menjamin rasa aman untuk semua kelompok, menghilangkan diskriminasi, dan mempercepat pemerataan antar warga, antar daerah dan antar wilayah. Negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran atas fenomena kekerasan, ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan"Pertumbuhan ekonomi 6,5 persen harus kita naikkan 7 persen dan inflasi harus kita tekan terus," katanya.Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Yakni pertama pertumbuhan ekonomi hanya 6,3 persen dari target 6,5 persen dalam APBNP 2011. Kedua, negara mengalami defisit perdagangan pada bulan April sebesar 650 Milyar USD. Ketiga, Pembatasan BBM tidak berjalan sehingga kuota BBM bersubsidi terlampaui, dari 40 juta kiloliter membengkak menjadi sekitar 43 juta kiloliter, sehingga meningkatkan subsidi energi. Keempat, produksi minyak jauh di bawah target, kurang lebih 900 barel per hari."Pemerintah juga harus meningkatkan fungsi institusi pelayanan dan lembaga penegak hukum agar dapat melayani dan mengayomi seluruh warga," tukasnya.Seperti diketahui, Indonesia berada diurutan ke-63 dari 178 negara yang dianggap negara gagal oleh the fund for peace yang dilansir dari situs resmi mereka pada Senin (18/6).Indeks Negara Gagal ini ditentukan lewat 12 indikator dan 100 subindikator, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan hukum.Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157), Indonesia unggul dibanding Myanmar (21), Timor Leste (28), Kamboja (37), Laos (48), dan Filipina (56).