Sudomo dan Petisi 50

Nama Sudomo selalu lekat dengan kontroversi. Mantan Pangkopkamtib itu punya banyak 'musuh' politik. Salah satunya adalah kelompok Petisi 50 yang pernah dicekal.Saat menjadi Menko Polkam pada tahun 1991, Sudomo pernah menggelar pertemuan dengan para anggota Petisi 50. Saat itu, rombongan Petisi 50 yang dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mempertanyakan status cekal yang sudah berlangsung sejak tahun 1980.Proses pencekalan terhadap para penandatangan 'Pernyataan Keprihatinan' atau yang dikenal dengan Petisi 50 dilakukan pemerintah. Penyebabnya, Presiden Soeharto kesal dengan ulah Petisi 50. "Saya tidak suka apa yang dilakukan oleh yang disebut Petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka patriot." kata Soeharto seperti yang dia ungkapkan dalam buku 'Suharto, My Thoughts, Words and Deeds: An Autobiography'.Suharto kemudian mencabut hak-hak perjalanan para kritikusnya, dan melarang koran-koran menerbitkan foto-foto mereka ataupun mengutip pernyataan-pernyataan mereka. Para anggota kelompok ini tidak dapat memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak.Dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan Juni 1991, Ali Sadikin bertemu dengan Sudomo ditemani dengan mantan Kapolri Jenderal (purn) Hoegeng Iman Santoso dan Mayor Jenderal (purn) Azis Saleh, Marsda (purn) Suyitno Sukirno, serta pejuang hak-hak asasi HJC Princen.Pertemuan itu diwarnai dengan senda gurau Bang Ali dan Sudomo yang tinggal bertetangga. Rumah mereka berseberangan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Saat itu Sudomo didampingi Direktur Jenderal Imigrasi Roni S Sinuraya. Ia mengawali pertemuan dengan menjelaskan dasar hukum cekal. Menurut Sudomo, dasar hukum pencekalan terhadap para tamunya itu adalah Tap MPR nomor II tahun 1988. Isinya soal perlunya "pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis." Kata Sudomo, pencekalan adalah suatu upaya yang bersifat preventif terhadap mereka yang dapat mengganggu stabilitas dan mengancam keamanan nasional. Cekal, lanjut Sudomo dilakukan karena tindakan anggota Petisi 50 dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat dan mengakibatkan terganggunya stabilitas.Bang Ali pun angkat bicara. Dia kemudian menjelaskan lahirnya dokumen Petisi 50 merujuk pada pidato tanpa teks Presiden Soeharto di depan Rapim ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret 1980 dan pada hari ulang tahun Kopassandha (Kopassus) di Cijantung pada 16 April 1980.Ketika itu, Presiden mengingatkan adanya usaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain dengan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada Pak Harto dengan maksud mendiskreditkan pemerintah.Menurut Bang Ali, seharusnya, cekal yang dilakukan terhadap para penandatangan Petisi 50 sudah selesai karena pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Sudharmono telah memberikan penjelasan mengenai pidato Presiden Soeharto kepada DPR. Dan DPR pun ketika itu tidak menindaklanjuti jawaban pemerintah mengenai isi dua pidato tersebut.Tetapi Sudomo berpendapat lain. Menurut dia, justru DPR yang tak bereaksi, sementara dokumen Petisi 50 terus beredar. Gara-gara cekal tersebut Mayjen (purn) Azis Saleh yang bekas menteri perindustrian rakyat, malah punya pengalaman pahit akibat menandatangani Petisi 50. Azis yang hadir dalam pertemuan itu mengingatkan lagi kepada Sudomo terkait ucapan Sudomo yang mengatakan kalau ada penanda tangan Petisi 50 yang ikut tender tak boleh dimenangkan. Kalau ada yang minta kredit dari bank, juga tak boleh diberi.Bang Ali juga mengungkapkan hal yang sama bahwa anaknya mau usaha kecil-kecilan, permohonan kreditnya ditolak karena anak Ali Sadikin. Mendengar cerita itu Sudomo berkata terima kasih. Tapi ia tetap menilai isi dokumen itu telah memfitnah Kepala Negara. Presiden merasa dirugikan dengan adanya ini. Tentang bagaimana jalan menyelesaikan soal ini, Sudomo punya saran Petisi 50 agar meminta maaf. Dialog antara Sudomo dan kelompok Petisi 50 itu memang tidak mencapai kesepakatan mengenai pencabutan cekal. Alhasil, pertemuan berakhir dengan kesimpulan: sepakat untuk tidak sepakat.