Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Komisi III cuma dihadiri 8 anggota

 Rapat Komisi III cuma dihadiri 8 anggota Kursi kosong di sidang paripurna DPR. dok/merdeka.com

Merdeka.com - Rapat pembahasan anggaran Komisi III DPR dengan LPSK, Komnas HAM dan MK hari ini hanya dihadiri delapan orang anggota Dewan. Padahal, jumlah seluruh anggota Komisi Hukum ada 51 orang.

Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy, yang memimpin rapat, mengatakan rapat sepi karena banyak anggota yang pergi ke daerah, ke luar negeri dan ada juga yang mengikuti rapat-rapat panitia khusus.

Politikus PAN ini mengatakan, rapat memang digelar mendadak untuk mengejar pembahasan APBN-P 2012 yang dipercepat akibat rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Karena harga minyak akan naik, APBN kita berubah. Perubahan ini harus kita bahas, kalau tidak, bagaimana?" ujar Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).

Mereka yang hadir dalam rapat adalah Otong Abdurrahman (FPKB), Sayed Muhammad Mulyadi (FPDIP), Ahmad Kurdi Mukri (FPPP), Ruhut Sitompul (FPD), Hari Witjaksono (FPD), Edi Ramli Sitanggang (FPD), Dading Ishak (FPG) dan Tjatur Sapto Edy sendiri.

Kemarin, rapat Komisi III dengan Kapolri dan PPATK juga sepi peminat. Cuma empat anggota Dewan yang hadir di rapat itu. Ketua Komisi III, Benny K Harman, menganggap jumlah itu tidak masalah.

 

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rapelan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Depan, Besarannya Jadi Segini
Rapelan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Depan, Besarannya Jadi Segini

Untuk golongan PNS III terendah akan mendapatkan gaji Rp3.198.300 pada Maret 2024. Sementara, untuk PNS golongan III tertinggi akan memperoleh gaji Rp5.948.100.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
AHY Bawa Ransel Hitam Saat Rapat Perdana Kabinet, Ini Isinya
AHY Bawa Ransel Hitam Saat Rapat Perdana Kabinet, Ini Isinya

Rapat kabinet paripurna kali ini sangat penting bagi AHY karena merupakan pengalaman perdana.

Baca Selengkapnya
Rapi dan Tak Ada Sampah Berserakan, Baliho Kampanye di Jepang Ini Curi Perhatian
Rapi dan Tak Ada Sampah Berserakan, Baliho Kampanye di Jepang Ini Curi Perhatian

Ada banyak perbedaan cara kampanye orang Jepang dan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perjalanan Pengemis yang Kerap Marah-Marah Terhenti di Bogor, Diciduk Satpol PP dan Dikirim ke RS Jiwa
Perjalanan Pengemis yang Kerap Marah-Marah Terhenti di Bogor, Diciduk Satpol PP dan Dikirim ke RS Jiwa

Perjalanan Pengemis yang Kerap Marah-Marah Terhenti di Bogor, Diciduk Satpol PP dan Dikirim ke RS Jiwa

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Rapat Pleno Hasil Pemilu Luar Negeri, Saksi Ganjar-Mahfud Cecar KPU soal Anomali Sirekap
Rapat Pleno Hasil Pemilu Luar Negeri, Saksi Ganjar-Mahfud Cecar KPU soal Anomali Sirekap

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 di luar negeri hari ini.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya