Rapat Komisi III cuma dihadiri 8 anggota
Merdeka.com - Rapat pembahasan anggaran Komisi III DPR dengan LPSK, Komnas HAM dan MK hari ini hanya dihadiri delapan orang anggota Dewan. Padahal, jumlah seluruh anggota Komisi Hukum ada 51 orang.
Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy, yang memimpin rapat, mengatakan rapat sepi karena banyak anggota yang pergi ke daerah, ke luar negeri dan ada juga yang mengikuti rapat-rapat panitia khusus.
Politikus PAN ini mengatakan, rapat memang digelar mendadak untuk mengejar pembahasan APBN-P 2012 yang dipercepat akibat rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Karena harga minyak akan naik, APBN kita berubah. Perubahan ini harus kita bahas, kalau tidak, bagaimana?" ujar Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).
Mereka yang hadir dalam rapat adalah Otong Abdurrahman (FPKB), Sayed Muhammad Mulyadi (FPDIP), Ahmad Kurdi Mukri (FPPP), Ruhut Sitompul (FPD), Hari Witjaksono (FPD), Edi Ramli Sitanggang (FPD), Dading Ishak (FPG) dan Tjatur Sapto Edy sendiri.
Kemarin, rapat Komisi III dengan Kapolri dan PPATK juga sepi peminat. Cuma empat anggota Dewan yang hadir di rapat itu. Ketua Komisi III, Benny K Harman, menganggap jumlah itu tidak masalah.
(mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk golongan PNS III terendah akan mendapatkan gaji Rp3.198.300 pada Maret 2024. Sementara, untuk PNS golongan III tertinggi akan memperoleh gaji Rp5.948.100.
Baca SelengkapnyaHarli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rapat kabinet paripurna kali ini sangat penting bagi AHY karena merupakan pengalaman perdana.
Baca SelengkapnyaAda banyak perbedaan cara kampanye orang Jepang dan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerjalanan Pengemis yang Kerap Marah-Marah Terhenti di Bogor, Diciduk Satpol PP dan Dikirim ke RS Jiwa
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 di luar negeri hari ini.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca Selengkapnya