Puan Dorong Regulasi dan Pengawasan Konten Digital Usai Kasus Anak Bakar Rumah Terinspirasi dari Film

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus seorang anak 9 tahun yang membakar 13 rumah warga di Sukabumi karena terinspirasi adegan film dan game. Ia menilai peristiwa ini bukti nyata dampak buruk konten digital yang kurang tersaring oleh anak.

“Negara tidak boleh membiarkan konten hiburan dan ruang digital menjadi medan bebas yang membahayakan moral dan masa depan generasi muda. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa konten digital tidak berdampak buruk terhadap karakter anak-anak Indonesia,” kata Puan, Jumat (9/5/2025).

Dari hasil pemeriksaan Polisi, anak tersebut melakukan pembakaran secara acak saat dini hari karena terinspirasi konten kekerasan. Atas kejadian ini, Puan mendesak Pemerintah untuk memperkuat pengawasan yang efektif terhadap konten digital, hiburan, termasuk game online.

“Dibutuhkan infrastruktur yang strategis, dan kerja sama yang berkesinambungan dari pihak-pihak terkait, termasuk ketegasan Pemerintah terhadap pihak penyedia konten,” terang Puan.

Puan juga mendorong regulasi tegas dan klasifikasi usia konten digital yang ketat. Ia mendukung sanksi administratif bagi platform yang membiarkan konten kekerasan diakses anak-anak.

“Anak-anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mereka mencontoh apa yang dilihat. Ini tanggung jawab orang dewasa dan termasuk pemangku kebijakan,” papar Puan.

Puan pun mengapresiasi langkah kepolisian dan keputusan warga yang menyelesaikan kasus ini lewat jalur restorative justice atau keadilan restoratif, namun menekankan pentingnya pemulihan mental anak dan pendampingan psikososial dari negara.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan layanan rehabilitasi dan pendampingan psikososial bagi korban paparan konten digital yang buruk, termasuk untuk keluarganya,” imbau Puan.

Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah semakin menguatkan literasi digital bekerja sama dengan berbagai elemen yang terkait dengan urusan perlindungan anak, serta sosialisasi kepada orangtua agar lebih mengawasi anak.

“Menjaga anak-anak calon pemimpin bangsa adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah pun harus memfasilitasi lewat kebijakan, termasuk memastikan ruang digital sehat,” ucap Puan.

Puan memastikan DPR akan terus mendukung perlindungan anak lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia juga mengajak para orangtua untuk lebih ketat mengawasi anak, terutama soal konten digital.

“Mari menjaga anak-anak kita. Hadirkan konten yang ramah anak, karena sebenarnya teknologi juga memiliki dampak positif jika dimanfaatkan dengan bijak. Jadi tinggal bagaimana kita jaga anak-anak untuk tidak mengakses konten yang bukan untuk mereka,” tutup Puan.