Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Permintaan itu diakui Jokowi setelah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan.

"Setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan materi-materi yang coba pendalaman. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkum HAM selaku pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI," kata Jokowi kepada wartawan di Istana KepresidenanBogor Jawa Barat, Jumat (20/9).

"Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," tegasnya.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP dilakukan oleh anggota dewan periode 2019-2024. Ia mengharapkan anggota DPR yang akan segera habis masa jabatannya akan habis juga berlaku sama.

"Pengesahannya dilakukan oleh DPR periode ini. Saya harap DPR juga punya sikap yang sama, sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, pengesahan RUU KUHP oleh DPR dijadwalkan digelar pada tanggal 24 September 2019.