Presiden Jokowi Kehilangan 2 Sertifikat Tanah, Diumumkan di Koran Solo

Jumat, 30 Agustus 2019 00:23 Reporter : Arie Sunaryo
Presiden Jokowi Kehilangan 2 Sertifikat Tanah, Diumumkan di Koran Solo Pengumuman kehilangan sertifikat Jokowi di Harian Solopos. ©2019 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kehilangan dua sertifikat tanah di Solo.
Informasi kehilangan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pertanahan Surakarta dan diumumkan melalui Harian Solopos edisi Kamis, 29 Agustus 2019.

Dalam pengumuman tentang sertifikat hilang nomor HP. 02.02/2210 - 33.72/VIII/2019 tersebut, Jokowi melalui kuasa Ir Wahyudi Adrianto, mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang.

Kemudian tertulis juga nama Joko Widodo Suami Nyonya Iriana sebagai pemilik sertifikat HM 2304 dan HM 3980. Kedua tanah terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari. Sertifikat HM 2304 dengan tanggal pembukaan 10 Oktober 1998 mempunyai luas 365 meter persegi. Sedangkan sertifikat HM 3980 dengan tanggal pembukaan 11 Juni 1998 mempunyai luas 716 meter persegi.

Dalam pengumuman yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Sunu Duto Widjomarmo tersebut juga tertulis beberapa ketentuan lainnya. Yakni dalam waktu 30 hari sejak diumumkan, bagi yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan tersebut ke kantor Pertanahan Surakarta dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Ketentuan selanjutnya, jika dalam waktu tersebut tidak ada yang merasa keberatan, maka sertifikat akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum. Sedangkan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Sunu Duto Widjomarmo membenarkan adanya pengumuman tersebut. Pengumuman di koran tersebut merupakan salah satu prosedur dalam pengurusan kehilangan sertifikat tanah.

"Kami memang harus membuat pengumuman terbuka melalui media massa. Itu salah satu prosedur yang harus dilakukan," ujar Sunu kepada wartawan, Kamis (29/8).

Setelah 30 hari dari tanggal pengumuman, lanjut dia, baru akan dilakukan proses selanjutnya. Dalam rentang waktu tersebut, pihaknya menunggu jika ada pihak lain yang merasa keberatan atau mengklaim kepemilikan kedua sertifikat yang hilang tersebut.

"Kalau ada masyarakat yang merasa keberatan atas kepemilikan sertifikat itu, silahkan melaporkan ke kami," katanya.

Meskipun yang kehilangan seorang presiden, Sunu menegaskan, harus melalui proses tersebut. Prosedur yang berlaku memang wajib dilakukan oleh siapapun yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Menurut Sunu, selama proses permohonan sertifikat pengganti, tidak ada perlakuan istimewa yang diajukan oleh pihak keluarga Jokowi. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini