Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden berharap DPR segera pilih 5 dari 10 capim KPK

Presiden berharap DPR segera pilih 5 dari 10 capim KPK Presiden Jokowi. ©Setpres RI/Cahyo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR segera memilih dan memutuskan calon pimpinan KPK yang telah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menyusul penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.

"Menurut UU memang DPR memilih 5 dari 10 nama yang diajukan," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut Jokowi, pemerintah bertugas membentuk pansel untuk menjaring nama-nama yang layak menjadi calon pimpinan KPK. Dari berbagai tahap-tahap yang dilakukan, kata Jokowi, Pansel sudah menghasilkan nama-nama yang dianggap paling kredibel, untuk selanjutnya dikirim ke DPR.

"Ya ini tugas kita kan membentuk pansel, pansel kan udah memilih kemudian juga kita sudah menyampaikan ke DPR. Ya tugas kita itu," jelas Jokowi.

"Dan saya mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan. Itu saya dengar loh. Jangan tanya saya (Pleno Komisi III ditunda), tanya ke pleno sana. Ya sabar wong belum diputuskan. Kok sudah kalau," tutup Jokowi.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi III DPR segera mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK yang sedianya diagendakan awal Desember ini. Mereka menilai Komisi III sengaja mengulur-ngulur waktu pengumuman calon pimpinan KPK tanpa dasar yang jelas.

"Terlihat seakan-akan Komisi III mengulur waktunya untuk pemilihan calon pimpinan KPK ini, dari rata-rata alasan tidak terlalu mendasar," kata salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Laola Ester di gedung KPK, Jakarta, Selasa,(24/11).

Laola menegaskan, alasan anggota DPR untuk menunda pengumuman calon pimpinan KPK tidak masuk akal sementara di sisi lain masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir akhir Desember ini.

"DPR hingga kini belum memutuskan untuk melakukan fit and proper test terhadap 8 calon Komisioner KPK. Padahal masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir kurang dari 3 minggu," bebernya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya