Prabowo Izinkan 125 Ribu Pakaian Gagal Ekspor Disalurkan ke Korban Banjir Sumatra

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin untuk mendistribusikan 125.000 pakaian reject yang tidak jadi diekspor dari pabrik-pabrik di dalam negeri kepada korban banjir di berbagai wilayah di Sumatra. Usulan ini awalnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam kondisi bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, 15 Desember 2025. Tito juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia untuk menyalurkan pakaian yang gagal diekspor namun masih dalam kondisi layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah melakukan koordinasi, masing-masing bersiap untuk menyuplai sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

Dibebaskan dari PPN

"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," ungkap Tito.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo segera menyetujui penghapusan pajak pertambahan nilai untuk bantuan pakaian gagal ekspor. Dia juga menginstruksikan agar pakaian-pakaian tersebut segera dikirim ke daerah yang terkena dampak bencana.

"Saya kira bagus itu. Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," tambah Prabowo.

Tingkatkan anggaran untuk belanja tidak terduga

Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar, yang ditujukan untuk daerah yang terkena dampak bencana. Rincian alokasi tersebut mencakup Rp 60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten serta kota yang terdampak.

"Semuanya sudah masuk. Dan kami sudah memberikan arahan bahwa itu utamanya untuk kebutuhan individual Pak," ujar Tito. Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu bagi masyarakat yang terpengaruh.

Berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas mencakup pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.

"Yang seperti dari pusat memang banyak membantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil, seperti pakaian, sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu Pak," jelas Tito. Dengan demikian, diharapkan bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana secara lebih komprehensif.