Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPKM Level 3 Sebagian Jawa-Bali, Pemerintah Proteksi Kelompok Lansia dan Komorbid

PPKM Level 3 Sebagian Jawa-Bali, Pemerintah Proteksi Kelompok Lansia dan Komorbid Sosialisasi Penerapan PPKM Level 3 untuk Natal dan Tahun Baru. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pemerintah meningkatkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk wilayah Jabodetabek, Bali, DIY, dan Bandung Raya. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peningkatan level dilakukan melihat karakteristik varian Omicron yang berbeda dengan varian Delta.

Luhut menjelaskan, pemerintah pun melakukan penyesuaian aturan untuk PPKM level 3. Terutama untuk kelompok lansia, komorbid dan yang belum disuntik vaksin. Sebab paparan Omicron lebih cepat menyasar para lansia dan memiliki komorbid.

"Kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid dan belum disuntik vaksin," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (7/2).

Panglima hingga Kapolri Turun Langsung Pantau Vaksinasi

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI, Polri, hingga Kapolri untuk turun langsung ke lapangan memberikan vaksinasi terutama untuk para lansia.

"Pemerintah akan melakukan proteksi kelompok rentan tersebut. Di atas terutama lansia yang belum divaksinasi lengkap. Kami imbau jangan dengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu, kita bicara data," bebernya.

Pemerintah juga kata Luhut mengambil kebijakan yang terarah untuk kelompok rentan dan lansia yang memiliki komorbid. Sehingga diharapkan mereka dapat diberikan vaksin secepat mungkin.

"Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian delta, oleh karena itu omicron ini lebih menyasar kelompok rentan, jadi kelompok-kelompok yang sehat ada berolahraga yang baik, anda sudah divaksin anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini hidup dengan gembira tidak perlu takut, tentu ada bahaya probability sangat kecil," kata dia.

Diketahui, pemerintah menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagiaan wilayah Jawa Bali ke level 3, seperti di wilayah aglomerasi Jabodetabek , DI Yogyakarta, Bali, hingga Badung Raya.Pemerintah akan melakukan evaluasi kembali terkait kebijakan terbarunya sepekan ke depan.

"Ini akan kita lihat terus minggu ini, kalau bagus mingdep akan kita longgarkan," kata Luhut.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Modus Guru Berstatus Duda di Papua Cabuli Lima Santri di Kebun Dekat Pesantren
Terungkap, Modus Guru Berstatus Duda di Papua Cabuli Lima Santri di Kebun Dekat Pesantren

Kepolisian juga akan memeriksa kejiwaan pelaku apakah memiliki kelainan atau atau penyimpangan dalam memenuhi hasrat seksualnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain

Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.

Baca Selengkapnya
Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'
Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'

Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya

Baca Selengkapnya