Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

YLBHI Makassar mencatat ada 58 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, Polri menjadi institusi terbanyak yang diadukan masyarakat atas dugaan penyiksaan.

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Sebanyak 6.675 personel gabungan disebar memetakan sedikitnya empat titik aksi yang menjadi pusat konsentrasi massa.

Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya, menekankan kolaborasi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Polres Bogor sukses menyelenggarakan Bhayangkara Fest dengan menghadirkan pameran Polisi Retro era 70-an, menjadi daya tarik utama untuk mengenalkan sejarah Polri secara menarik.

Kecepatan laporan melalui Layanan Darurat 110 Polri menjadi kunci Polresta Banjarmasin mengungkap kasus penusukan di Antasan Kecil Barat, menarik perhatian pada pentingnya partisipasi masyarakat.

Polresta Banjarmasin menggelar Turnamen E-sport Mini Kapolresta Cup 2026 sebagai upaya preventif kenakalan remaja, menyalurkan minat positif, dan memperkuat kolaborasi dengan generasi muda menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo mengatakan penelusuran aset menjadi tahap lanjutan.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.