Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

YLBHI Makassar mencatat ada 58 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, Polri menjadi institusi terbanyak yang diadukan masyarakat atas dugaan penyiksaan.

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Deni Agus Suryo didampingi Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri,l Brigjen Pol Faizal.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kedutaan Besar Republik Korea telah berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman terkait Travel Advisory Bali, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin keamanan wisatawan.

Program ini merupakan upaya mengembangkan Ilmu Kepolisian serta meningkatkan profesionalitas dan kualitas bagi institusi.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus penyampaian belasungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Diketahui, para pelaku adalah prajurit TNI dari kesatuan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Komnas HAM mensinyalir jumlah pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus lebih dari empat orang dan mendesak transparansi penyidikan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.

Komnas HAM mengumumkan bahwa penyidikan kasus Andrie Yunus telah mencapai 80 persen, namun masih terhambat kelengkapan bukti krusial yang ditunggu dari korban.

Pramono menguraikan, pada pemanggilan tersebut pihaknya fokus pada beberapa persoalan.