Polri dan Ditjen Imigrasi selidiki 72 ribu permohonan fiktif paspor online
Merdeka.com - Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya sedang menelusuri dugaan adanya ribuan pemohon paspor fiktif yang memenuhi basis data sistem antrean paspor online Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Hal itu sendiri sedang ditelusuri oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri.
"Sedang ditelusuri oleh penyidik Siber terkait siapa yang secara masif mengajukan permohonan dengan alamat email yang berbeda-beda," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).
Sementara itu, Kepala Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan pihaknya sudah membuat laporan terkait serangan ribuan akun fiktif tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri.
"Sudah ada surat yang ditujukan ke Unit Siber Bareskrim Polri sebagai bahan laporan," kata Agung saat dikonfirmasi, Jumat (19/1).
Dalam hal ini, pihak Imigrasi juga bukan hanya berkoordinasi dengan Polri saja, tapi juga melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menelusuri pelaku yang membuat akun fiktif tersebut.
Sebelumnya, sistem aplikasi antrean online paspor Ditjen Imigrasi sempat terganggu akibat adanya pendaftaran dari 72 ribu akun yang belakangan diketahui ternyata fiktif.
Puluhan ribu akun fiktif ini mengganggu para pemohon akun paspor lainnya karena mereka jadi tidak bisa mendaftar akibat basis data sudah penuh.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri resmi buka pendaftaran anggota baru tahun 2024 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama.
Baca SelengkapnyaMabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.
Baca SelengkapnyaUntuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaSigit mengatakan puluhan ribu posko itu disiapkan untuk mengawal pemudik
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMabel Polri membuka layanan informasi terkait penerimaan anggota Polri tahun 2024.
Baca Selengkapnya