Politikus PDIP: tvOne seperti Obor Rakyat versi televisi

Merdeka.com - Kecaman atas praktik pemberitaan stasiun televisi tvOne dalam Pilpres 2014 terus mengalir, terutama pasca-tudingan komunis terhadap capres Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Stasiun televisi milik Aburizal Bakrie tersebut dinilai sudah jauh dari praktik jurnalistik karena intervensi pemilik modal yang berlebihan.

"Intervensi kuat pemilik modal dan Dirut tvOne yakni Ardi Bakrie (anak Aburizal Bakrie) ke redaksi menyebabkan batas api pemilik dan redaksi hancur," tegas anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Helmy Fauzi, seperti siaran pers yang diterima redaksi merdeka.com, Jumat (4/7).

Menurut mantan wartawan ini, selama kampanye pilpres pemberitaan tvOne sudah melenceng dari jurnalisme penyiaran dan bahkan sewenang-wenang.

"Bahkan sudah menyebar fitnah dan kabar bohong seperti fitnah komunis terhadap PDIP itu. Karena memakai frekuensi publik, seharusnya ada pengawasan yang ketat untuk lembaga penyiaran," kata anggota Panja RUU Penyiaran ini.

Helmy menyadari posisi redaksi yang bekerja di media grup Bakrie ini sulit menghindari intervensi pemilik modal. Alhasil, pemilik modal kerap mendikte arah dan isi pemberitaan.

"Fitnah dan kabar bohong tvOne sudah sangat keterlaluan. Ardi Bakrie telah mengubah tvOne menjadi tak ubahnya Obor Rakyat versi televisi," dia menegaskan.

Sebelumnya, sejumlah awak redaksi media online VIVAnews diberitakan resah dengan intervensi Ardi Bakrie. Buntutnya, sejumlah petinggi redaksi media online tersebut akhirnya memilih keluar dari perusahaan karena menolak 'membebek' keinginan pemilik modal.

Untuk itu, lanjut Helmy, pembahasan revisi UU penyiaran yang sudah masuk tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja) perlu menitikberatkan pada penguatan regulasi tentang pembatas (firewall) antara pemilik modal dan awak redaksi.

"Momentum revisi UU Penyiaran ini akan kami gunakan untuk melindungi posisi awak redaksi yang cenderung lemah jika berhadapan dengan pemilik," dia menandaskan.

Ke depan, harap Helmy, pemerintah hasil Pilpres 2014 mendukung penguatan regulasi pengawasan terhadap lembaga penyiaran. "Kita berharap pemerintah mendukung pembangunan iklim lembaga penyiaran yang sehat, bukan malah secara sewenang-wenang menyalahgunakan frekuensi milik publik."