Polemik Jalur Cepat Bikin Visa untuk Liburan ke Bali Seharga Rp5,5 Juta

Merdeka.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana atau Cok Ace merespon kasus mafia visa dan karantina di Bali. Dia tidak setuju apabila proses pembuatan visa yang cepat dikatakan sebagai mafia.

Dia mengakui, ada perusahaan travel mempromosikan bagi wisatawan asing yang ingin ke Bali bisa menggunakan jalur cepat. Tapi dengan harga yang sangat mahal mencapai Rp5,5 juta. Padahal harga resmi dari pemerintah hanya Rp1 juta.

"(Kalau) yang visa, yang jelas dalam beberapa flayer, beberapa promosi salah satu perusahaan menyampaikan bahwa untuk jalur paling cepat bayar Rp5,5 juta, yang medium Rp4,5 juta. Itu, saya baca dari beberapa flayer dari instagram dan lain sebagainya," kata Cok Ace, di Gedung DPRD Bali, Senin (21/2).

Dia mengaku telah melaporkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dia persoalkan harga yang terlalu mahal dipatok sejumlah perusahaan travel.

"Jangan sampai (harga) terlalu jauh timpang, kalau kita lihat resminya dari pemerintah kan tidak sampai (segitu). Kalau cari untung yang wajar-wajar saja," imbuhnya.

Dia juga menyebutkan, untuk saat ini baru satu perusahaan yang diketahui mempromosikan harga visa ke Bali yang cukup mahal. Namun, pihaknya mengklaim bahwa hal itu wajar karena ada permintaan pasar.

"Yang muncul baru satu saya lihat seperti itu, dan menawarkan jalur cepat istilahnya. (Sebenarnya) Hal yang wajar-wajar saja mungkin ada pasar yang memerlukan seperti itu. Tapi ini, di luar menimbulkan harga mahal sekali, beberapa kali lipat," ungkapnya.

Selain itu, menurut Cok Ace, sebenarnya hal itu seperti dagang. Kalau ada yang mau beli silakan saja dan perusahaan tersebut baru diketahui menawarkan dua Minggu ini lewat media sosial.

"Sebenarnya, kalau saya katakan mafia kurang pas, karena dia jujur mengungkapkan. Namanya dagang silakan kalau mau beli. Di Instagram dia muncul, saya baca di medsos jadi dia (perusahaan travel) tidak ada disembunyikan, alamat jelas, nomor teleponnya ada. Kira-kira sudah dua minggu yang lalu (menawarkan)," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster mengadu ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, terkait dugaan mafia visa dan mafia karantina.

Koster menerangkan, ada banyak hotel di Bali yang ditetapkan sebagai hotel karantina melakukan pungutan di luar harga normal. Harga per kamar yang sudah dipublikasikan ke tamu, kemudian ditambah lagi dengan alasan bahwa itu adalah hotel karantina.

"Mereka charge ke tamu hingga Rp500 ribu per kamar per hari. Alasannya karena itu untuk biaya karantina," kata Koster, Jumat (18/2) lalu.

Sementara, terkait mafia visa, harga normal visa adalah Rp1,5 juta dan bahkan hanya Rp1 juta. Oleh beberapa travel agen harga tersebut dinaikkan. Kenaikan itu menurutnya juga tidak masuk akal.

"Di sana disebutkan bahwa untuk proses bisa yang lancar harus membayar sebesar Rp3,5 juta. Kalau ingin yang ekspres harus membayar Rp4,2 juta. Kalau ingin yang super ekspres harus membayar sebesar Rp5,5 juta. Ini menyulitkan turis asing yang akan datang ke Bali," ujarnya.