Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Nilai Ada Kegagalan Sistematis dalam Mengelola e-KTP: Perlu Audit Total

PKS Nilai Ada Kegagalan Sistematis dalam Mengelola e-KTP: Perlu Audit Total Penemuan e-KTP sekarung oleh warga Pondok Kopi. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi permasalahan tercecernya e-KTP yang terjadi belakangan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut masalah ini mesti diperhatikan secara serius.

"Ini kejadian luar biasa dan perlu mendapat perhatian serius. Kejadian yang berulang menunjukkan bahwa ada kegagalan sistematis dalam mengelola masalah KTP-el ini," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (14/12).

Mardani minta kasus tersebut di cermati secara total. Apalagi jika masalah itu dianggap ada sangkut pautnya dengan 31 juta data Dukcapil yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebelum ada audit susah membuktikan. Termasuk susah menolaknya. Karena itu perlu audit total dalam masalah ini. Keengganan pemerintah melaksanakan audit perlu dipertanyakan," ujar Mardani.

Dia menambahkan, motif masalah ini bisa diketahui setelah diaudit total. Serta diumumkan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Apalagi e-KTP bisa diperjualbelikan di pasar.

"Ini merupakan pelecehan pada hukum dan aturan kita," ucapnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut menilai kelalaian yang terus berulang bukan suatu kebetulan. Mardani tak ingin ada manipulasi e-KTP.

"Justru karena itu pemerintah dalam hal ini Kemendagri perlu melaksanakan audit.Kasus e-KTP ini harus dibuat transparan pada publik. Jangan ada yang disembunyikan apalagi dimanipulasi," tandas legislator Komisi II DPR RI itu.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Prabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja

Prabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja

Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM

KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM

Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya