PKS Nilai Ada Kegagalan Sistematis dalam Mengelola e-KTP: Perlu Audit Total
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi permasalahan tercecernya e-KTP yang terjadi belakangan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut masalah ini mesti diperhatikan secara serius.
"Ini kejadian luar biasa dan perlu mendapat perhatian serius. Kejadian yang berulang menunjukkan bahwa ada kegagalan sistematis dalam mengelola masalah KTP-el ini," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (14/12).
Mardani minta kasus tersebut di cermati secara total. Apalagi jika masalah itu dianggap ada sangkut pautnya dengan 31 juta data Dukcapil yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Sebelum ada audit susah membuktikan. Termasuk susah menolaknya. Karena itu perlu audit total dalam masalah ini. Keengganan pemerintah melaksanakan audit perlu dipertanyakan," ujar Mardani.
Dia menambahkan, motif masalah ini bisa diketahui setelah diaudit total. Serta diumumkan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Apalagi e-KTP bisa diperjualbelikan di pasar.
"Ini merupakan pelecehan pada hukum dan aturan kita," ucapnya.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut menilai kelalaian yang terus berulang bukan suatu kebetulan. Mardani tak ingin ada manipulasi e-KTP.
"Justru karena itu pemerintah dalam hal ini Kemendagri perlu melaksanakan audit.Kasus e-KTP ini harus dibuat transparan pada publik. Jangan ada yang disembunyikan apalagi dimanipulasi," tandas legislator Komisi II DPR RI itu.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja
Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya