Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan membiarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri dalam menerima kritikan terkait revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengamini hal ini. Bahkan mengklaim Presiden dan DPR tidak ada yang ingin memperlemah KPK.

"Pak Presiden semangatnya sama dengan DPR untuk memperkuat KPK. Publik seharusnya mendukung semangat dan good will presiden ini," kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

Dia pun menyatakan sudah ada instruksi bagi fraksi PKB di DPR. Yakni, harus terlibat aktif, dan memiliki semangat yang sama dengan Presiden saat pembahasan.

"(Instruksinya), Terlibat aktif di pembahasan RUU dengan semangat yang sama dengan Presiden dan mempertimbangkan semua masukan, dan suara dari seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini sedang memperjuangkan isi dari revisi UU KPK. Jokowi menegaskan, KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga keberadaannya.

"Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-subtansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," ungkap Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

"Jadi saya perlu saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," lanjut Jokowi.

Sebab itu, revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR, kata dia, harus diawasi bersama-sama agar KPK tetap berada di posisi kuat dalam memberantas korupsi.

"Mengenai revisi UU KPK, Itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi, semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam posisi pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama," ungkap Jokowi.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com