PKB Desak Pemilik Lahan Tanggung Jawab Atas Karhutla
Merdeka.com - PKB memberikan sikap terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatera. Salah satu poin yang disampaikan adalah meminta pemilik lahan bertanggungjawab.
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang mengatakan, lahan yang terbakar sengaja dibakar oleh pemiliknya. Menurutnya pemilik lahan harus turut memadamkan lahan yang terbakar.
"Harus bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana kebakaran dengan upaya pemadaman dan juga pencegahan. Ini kan kebakaran karena dibakar. Jadi kalau ada orang mau tebang-tebang lahan ditunggui saja. Karena nanti akan dibakar," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Dia menyebut, pemerintah seharusnya mengedepankan langkah pencegahan terhadap masalah Karhutla.
"Kita selalu menyarankan jauh lebih murah pencegahan, kalau sudah penanggulangan korbannya sudah ada, korban akibat ada korban lahan," ujarnya.
Menurutnya, melaksanakan pencegahan bukan hal mustahil. Marwan menilai hal tersebut ditentukan niat daripada pemerintah. Dia menyinggung pada 2018 bisa tidak ada bencana asap selama Asian Games.
Marwan lantas mengatakan seharusnya pemerintah menugaskan aparat menjaga hutan dan lahan untuk mencegah pembalakan dan pembakaran hutan.
"Begitu ada pembalakan, begitu ada pembabatan itu sudah ditongkrongi, ini ada apa sekarang ini?" tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kebakaran Hebat Ruko di Mampang Prapatan Diduga Akibat Ledakan Kompresor di Basement
Kebakaran hebat terjadi sejak pukul 19.30 WIB Kamis (18/4) malam dan baru benar-benar padam jelang subuh.
Baca SelengkapnyaMinta Warga Tak Panik, Kepala Daerah Ini Ungkap Penyebab Harga Bahan Pokok Naik di Pasaran
Meski harga mengalami kenaikan, Pj Wali Kota memastikan pasokan beras dan sembako masih aman.
Baca SelengkapnyaTKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaMenguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia
Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca Selengkapnya