Pimpinan Pansus ini rela potong gaji demi tambah 19 anggota DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengklaim 560 anggota DPR siap dipotong gaji bulannya untuk mengakomodasi 19 anggota DPR baru. Pernyataan ini menyusul upaya Pansus untuk menambah 19 anggota DPR baru menjadi 579 kursi.
"Kalau pemerintah keberatan ada penambahan anggaran Rp 38 miliar, kami anggota DPR sepakat jumlah yang ada jadi 579. Anggaran kami enggak perlu ditambah tapi kami siapkan yang kami terima dikurangi seperti gaji dan dana reses untuk berbagi bagi teman kami yang 19," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).
Dia mengungkapkan, opsi penambahan 19 anggota DPR baru merupakan jalan tengah yang diambil Pansus. Ditambahnya 19 kursi anggota DPR didasarkan pada perhitungan penambahan jumlah penduduk di sejumlah dapil dan lahirnya DOB, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
"Disepakati 19 yang sebelumnya diwacanakan penambahan sampai 600. Pansus sudah cari jalan tengah sebagai bentuk kompromi penambahan enggak sampai 40 tapi cukup 19 agar adil dan akomodir metode jumlah penduduk dan perhatikan luas wilayah dan jaga stabilitas," klaimnya.
Di lokasi sama, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 opsi terkait penambahan anggota DPR.
Ketiga opsi itu diantaranya, opsi 563 adalah penambahan hanya pada DOB (Kalimatan Utara), opsi 570 adalah pengurangan pada daerah yang sebelumnya berlebih dan diperbolehkan hanya berlebih 1 kursi, dan opsi 579 adalah tidak ada pengurangan pada daerah-daerah yang exsisting.
"Maka kita putuskan membuat formulasi dalam bentuk opsi-opsi. Tinggal kita sepakati saja yang mana. Pemerintah setuju tambah 19 atau 10 atau khusus DOB saja. Basis dukungan kita sudah sepakati 3 Pansus," jelas Benny.
Kendati demikian, Dia menilai opsi redistibusi dengan mengambil kursi yang berlebih ke daerah yang kekurangan kursi menimbulkan instabilitas.
"Ada sejarahnya, waktu itu kita minta mereka yang tidak berhak harus dikembalikan ke yang berhak. Ini yang saya katakan menimbulkan instabilitas. Untuk menjaga stabilitas ini yang lebih dapil tapi dapat sekarang ini pada 2014 berhak tapi diambil enggak tahu kita sehingga terjadi keseimbangan itu," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaDi Depan Panglima Jilah, Prabowo Janji Bangun SMA Taruna Nusantara di Kalimantan
Negara diminta mengakomodasikan peningkatan sumber daya manusia bagi anak-anak Suku Dayak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaHasil Pilpres Jabar: Prabowo Unggul Nyaris 6 Juta Suara dari Anies, Ganjar Jauh di Bawah
Pada agenda kali ini, KPU akan membacakan hasil rekapitulasi suara di empat provinsi yang tersisa.
Baca Selengkapnya