Pimpinan Pansus ini rela potong gaji demi tambah 19 anggota DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengklaim 560 anggota DPR siap dipotong gaji bulannya untuk mengakomodasi 19 anggota DPR baru. Pernyataan ini menyusul upaya Pansus untuk menambah 19 anggota DPR baru menjadi 579 kursi.

"Kalau pemerintah keberatan ada penambahan anggaran Rp 38 miliar, kami anggota DPR sepakat jumlah yang ada jadi 579. Anggaran kami enggak perlu ditambah tapi kami siapkan yang kami terima dikurangi seperti gaji dan dana reses untuk berbagi bagi teman kami yang 19," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Dia mengungkapkan, opsi penambahan 19 anggota DPR baru merupakan jalan tengah yang diambil Pansus. Ditambahnya 19 kursi anggota DPR didasarkan pada perhitungan penambahan jumlah penduduk di sejumlah dapil dan lahirnya DOB, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Disepakati 19 yang sebelumnya diwacanakan penambahan sampai 600. Pansus sudah cari jalan tengah sebagai bentuk kompromi penambahan enggak sampai 40 tapi cukup 19 agar adil dan akomodir metode jumlah penduduk dan perhatikan luas wilayah dan jaga stabilitas," klaimnya.

Di lokasi sama, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 opsi terkait penambahan anggota DPR.

Ketiga opsi itu diantaranya, opsi 563 adalah penambahan hanya pada DOB (Kalimatan Utara), opsi 570 adalah pengurangan pada daerah yang sebelumnya berlebih dan diperbolehkan hanya berlebih 1 kursi, dan opsi 579 adalah tidak ada pengurangan pada daerah-daerah yang exsisting.

"Maka kita putuskan membuat formulasi dalam bentuk opsi-opsi. Tinggal kita sepakati saja yang mana. Pemerintah setuju tambah 19 atau 10 atau khusus DOB saja. Basis dukungan kita sudah sepakati 3 Pansus," jelas Benny.

Kendati demikian, Dia menilai opsi redistibusi dengan mengambil kursi yang berlebih ke daerah yang kekurangan kursi menimbulkan instabilitas.

"Ada sejarahnya, waktu itu kita minta mereka yang tidak berhak harus dikembalikan ke yang berhak. Ini yang saya katakan menimbulkan instabilitas. Untuk menjaga stabilitas ini yang lebih dapil tapi dapat sekarang ini pada 2014 berhak tapi diambil enggak tahu kita sehingga terjadi keseimbangan itu," pungkasnya.