Pimpinan KPK puji Demokrat paling maju masalah integritas

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memuji Partai Demokrat terkait upaya mewujudkan politik berintegritas. Menurutnya, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjadi partai yang paling baik dalam melakukan perbaikan integritas.

"Partai Demokrat yang paling maju tentang masalah integritas. Bahkan sudah ada departemen yang khusus berhubungan dengan KPK dan sudah dilakukan berulang kali, tujuh kali bahkan melakukan pendidikan," kata Basaria di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Basaria berharap, Demokrat bisa menjadi contoh bagi partai-partai politik lain dalam urusan memperbaiki sistem integritas. Hal ini karena Demokrat sudah lebih dulu melakukan langkah-langkah perbaikan ketimbang partai politik lain.

"Mudah-mudahan menjadi role model untuk partai-partai yang lainnya," terangnya.

KPK telah melakukan kajian terkait sistem integritas partai politik. Dari kajian itu, KPK menyimpulkan 4 faktor yang menyebabkan persoalan integritas partai.

Pertama, tidak adanya standar-standar etik partai politik. Masalah kedua, rekrutmen dan pola kaderisasi masih berjalan tradisional tanpa ada aturan-aturan yang baik.

"Masalah yang kedua adalah rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional yang tidak ada aturan-aturan, tidak tertata dengan baik seperti itu tidak ada persyaratan-persyaratan. Ini gambaran secara umum kajian yang dilakukan oleh KPK," terangnya.

Faktor ketiga yakni soal pendanaan yang belum memadai. Basaria menuturkan, partai politik mendapatkan angin segar dengan disetujuinya kenaikan dana bantuan partai dari Rp 108 menjadi Rp 1000. Usulan kenaikan dana partai itu merupakan rekomendasi dan kajian dari KPK.

"Menurut kajiannya Rp 10.000 kajian itu Rp 10.000 tapi ini sekarang baru mencapai angka 1000 jadi masih jauh masih 10 persen dari yang diharapkan dari hasil kajian dari KPK," tambahnya.

Terakhir, kata Basaria, partai-partai politik cenderung tidak transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama sumber pendanaan. Basaria menambahkan, KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan melakukan kajian soal panduan transparansi, dan akuntabilitas keuangan partai.

"Rencananya nanti untuk tahun depan 2018 kita akan melakukan kajian dan tentang bagaimana merumuskan ya dokumen panduan transparansi serta akuntabilitas atas keuangan partai politik itu rencana untuk 2018," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta SBY dan petinggi Demokrat untuk bersedia bekerjasama dengan KPK agar program perbaikan sistem integritas partai politik bisa terealisasi.

"Kami minta kami minta kalau bisa hari ini langsung ditunjuk contact person dari Partai Demokrat nanti siapa yang bisa bekerja sama dengan kedeputian pencegahan KPK untuk terlaksananya semuanya program ini," tutup Basaria.