Pimpinan Komisi I tolak usul BIN ingin ikut tangkap teroris
Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) dituding kecolongan dalam peristiwa teror yang terjadi di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1) lalu. Kepala BIN Sutiyoso tak mau dianggap lembaga yang ia pimpin disebut kecolongan.
Dia beralasan, kewenangan BIN memang terbatas dan meminta DPR melakukan Revisi UU tentang Intelijen agar dapat menangkap dan menahan teroris.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyatakan tak setuju dengan usulan Sutiyoso tersebut. Sebab, sejatinya tugas BIN hanyalah memberikan informasi. Kemudian, penindakan hanya milik tugas TNI dan Polri.
"Tugas BIN yaitu penangkalan dini atau early warning, jadi kami tak sepakat ketika BIN harus di-install dengan wewenang baru yaitu penangkapan, akan terjadi wewenang baru institusi yang nangkap-nangkap orang nantinya, sementara pertanggungjawaban ke publik gimana. Jadi BIN yang bener ya seperti ini, bagaimana BIN berikan informasi intelijen kemudian TNI dan Polri lakukan tindakan," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Oleh sebab itu, dia menegaskan UU Intelijen tak perlu direvisi seperti keinginan Sutiyoso. "Tidak perlu, masih bagus, tinggal pelaksanaan aja. Tapi angan-angan BIN diberikan kewenangan penangkapan saya rasa itu enggak ya," katanya.
Tantowi menjelaskan untuk penanggulangan terorisme di tanah air yang terpenting adalah sinergitas antar lembaga. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan melakukan rapat kerja dengan BIN, Polri, TNI, BNPT maupun lembaga terkait lainnya.
"Kita akan rapat internal kemudian untuk tentukan apakah buat agenda minggu ini," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korban dijanjikan menjadi tentara dan pelaku meminta uang ratusan juta rupiah dari keluarga.
Baca SelengkapnyaMenariknya, sang komandan dan anggotanya ini menggunakan kata istilah yang bisa bikin senyum-senyum sendiri.
Baca SelengkapnyaIsi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies membeberkan deretan intervensi kekuasaan dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKetika bertemu pertama kalinya, pelaku dan korban langsung memutuskan untuk berpacaran sekitar dua minggu.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaYogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat hidup paling tinggi. Dibuktinya dengan banyaknya lansia yang masih hidup bahagia di provinsi ini.
Baca SelengkapnyaNamanya juga banyak dibicarakan saat terjadi konflik antara PSSI dan LSI
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, pihak ponpes membantah korban tewas karena dianiaya
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya