Peta koalisi diprediksi bisa berubah usai demo 4 November

Merdeka.com - Peta koalisi pemerintahan dinilai bakal berubah usai aksi akbar ormas keagamaan 4 November kemarin. Hal ini diungkapkan Pengamat sosial politik Indeed, Arif Susanto. Menurutnya, sejumlah parpol pendukung pemerintah yakni PPP, PAN dan PKB kemungkinan bakal dikeluarkan Presiden Jokowi dari koalisi.

Prediksi ini didasarkan ketiga partai itu tidak sejalan dan mendukung Jokowi dalam penanganan aksi yang menuntut Gubernur DKI non-aktif Basuki T Purnama (Ahok) diadili. Ketiga partai itu disebut bakal merapat ke kubu Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bisa saja saya merasa peta koalisi akan berubah, mungkin PPP dan PAN akan dikeluarkan Pak Jokowi. Akan ada langkah yang seperti itu. Kemungkinan cuma ada Golkar, NasDem, PDIP dan Hanura. Akan ada reshuffle baru," kata Arif di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Senin (7/11).

Pada akhirnya, kata Arif, insiden demo 4 November berujung kepada pertarungan elite politik dan penguasa, yakni Jokowi dan SBY. Arif menilai SBY telah mengetahui kelemahan di kubu Jokowi.

Enam partai pendukung pemerintah adalah kekuatan palsu. Pasalnya, lanjut Arif, partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK tidak terlahir dari cita-cita bersama tetapi lebih kepada bagi-bagi kekuasaan.

"Seteru politik Jokowi, beliau (SBY) sudah membaca kelemahan Jokowi. Betul Jokowi di-backup kekuatan besar, enam parpol bersama beliau. Dua di luar (PKS dan Gerindra) dan Demokrat di luar juga. Partai-partai besar ini dipersatukan bukan cita-cita yang sama tapi kekuasaan yang sama," tegasnya.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan SBY untuk memecah belah koalisi pemerintahan. Apalagi, PAN, PKB dan PPP telah mencalonkan jagoan dan pandangan yang sama di Pilgub DKI 2017. Untuk itu, Arif menganggap perlu adanya tertib konsolidasi internal di koalisi pendukung pemerintah.

"Dengan begitu Pak SBY sudah berdiri dengan tegar berhadap-hadapan sebagai seteru Pak Jokowi. Inilah yang dimaksud pentingnya tertib konsolidasi internal. Tempat di mana orang berbagi kekuasaan, begitu Jokowi kena masalah lepas tangan," pungkasnya.