Perubahan Nama Desa di Yogyakarta Tidak Pengaruhi Program Dana Desa

Senin, 2 Desember 2019 22:16 Reporter : Purnomo Edi
Perubahan Nama Desa di Yogyakarta Tidak Pengaruhi Program Dana Desa Tantingan pernikahan GKR Hayu. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah DIY mengubah nomenklatur penamaan Desa menjadi Kalurahan. Perubahan nama ini akan mulai diberlakukan pada 2020. Paniradya Pati Beny Suharsono memastikan, perubahan nomenklatur tidak akan berdampak pada program dana desa dari pemerintah.

"Kan pertanyaannya di awal, kalau (nomenklatur) berubah dari desa ke kalurahan apakah nanti tetap mendapatkan dana desa? Ya tetap," ujar Beny di kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (2/12).

"Wong kita (Pemda DIY) tidak mengubah konstruksi dasar atas kodifikasi tentang desa. Jadi statusnya masih di situ wilayahnya masih di situ, masyarakatnya juga masyarakat yang sama," imbuh Beny.

Beny memastikan perubahan nama desa menjadi kalurahan di DIY tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Beny menyebut Pemda DIY sebelumnya telah melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat mengenai perubahan nama desa menjadi kalurahan.

"Jadi tidak ada keragu-raguan. Ini (perubahan nomenklatur desa) juga sudah dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Supaya semua ini nyambung," urai Beny.

Beny menambahkan saat ini Pemda DIY tengah mendorong agar pemerintah kabupaten dan kotamadya agar segera merampungkan Perda terkait perubahan nama kelembagaan tersebut. Beny menyebut Pemda DIY menargetkan perubahan nama desa menjadi kalurahan akan rampung di 2020.

"Kami sedang mengakselerasi penyelesaian atas Perda-Perda yang belum selesai tentang kelembagaan di kabupaten dan sampai ke desa. Ini sedang kami lakukan," papar Beny.

Beny menjabarkan perubahan nama ini diatur dalam perubahan nomenklatur yang dirancang lewat Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 25 Tahun 2019. Pergub yang dikeluarkan ini dinilai Beny sebagai implementasi dari peraturan daerah istimewa (Perdais) tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintah DIY.

"Perubahan nomenklatur ini dirancang lewat Peraturan Gubernur (Pergub) no 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelurahan. Pergub ini telah ditetapkan 4 April 2019 silam," ucap Beny.

Beny menambahkan di dalam Perdais disebutkan salah satu pasalnya memberikan kewenangan bagi DIY dalam mengatur kedudukan hukum yang dimiliki, berdasarkan sejarah dan hak asal-usul sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

"Nama-nama ini kan disebutkan dari (hak) asal-usul, jadi pemerintahan kita, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sudah ada sebelum republik ada. Sejak masa itu kita menggunakan nomenklatur itu walaupun ada penyesuaian," pungkas Beny. [cob]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini