Perludem Yakin MK Bakal Putuskan Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi akan memutuskan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g, terkait pencalonan para mantan napi.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, yang merupakan salah satu pemohon bersama ICW, merasa yakin MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Dan dengan permohonan itu, mantan napi korupsi untuk maju di Pilkada akan ditentukan.

Menurut dia, ada beberapa pertimbangan yang membuatnya yakin MK akan mengabulkan permohonannya tersebut.

"Pertama, MK langsung membacakan pengucapan Putusan setelah dilakukan dua kali persidangan pemeriksaan permohonan. MK memutus tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari DPR, pemerintah, maupun ahli dari para pihak," kata Titi dalam keterangannya, Rabu (11/12/2019).

Kedua, masih kata dia, pihaknya mengajukan argumen yang sangat kuat berkaitan dengan permohonan itu. Yakni dengan melihat fakta politik terkini, di mana mantan napi korupsi yang dicalonkan lagi di Pilkada ternyata mengulangi perbuatannya.

Adapun itu, menurut Titi, adalah kasus Muhammad Tamzil, Bupati Kudus yang terpilih di Pilkada 2018 dan terkena OTT KPK pada 2019.

"Selain itu ternyata, ketiadaan masa tunggu (jeda) dari bebasnya mantan napi dengan pencalonan yang bersangkutan di pilkada, membuat parpol dengan mudah mencalonkan mantan napi dan diikuti keterpilihan si mantan napi di pilkada. Misal di Minahasa Utara dan Solok," ungkap Titi.

Harapannya, masih kata dia, Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah benar-benar bisa menghadirkan calon yang bersih dan antikorupsi. Sehingga bisa berkonsentrasi membangun daerah secara maksimal dengan perspektif pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Semoga Putusan MK atas Uji Materi Pasal Pencalonan Mantan Napi di Pilkada bisa jadi kado istimewa dalam suasana peringatan hari antikorupsi internasional dan Hak Asasi Manusia internasional. Kami berharap Putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya," pungkasnya.