Perkuat kinerja, pejabat BPOM kini diisi anggota Polri, BIN dan Kejaksaan

Merdeka.com - Dalam pekan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menggagalkan dan menyita produk farmasi khusus kosmetik dua kali berturut-turut. Dalam operasi pertama di Serang, Banten, Jawa Barat, nilai produk kosmetik yang disita mencapai Rp 5 miliar lebih. Dan pada Rabu (28/3) pagi, tim kembali menyita produk kosmetik ilegal dengan nilai Rp 3 miliar.

Maraknya peredaran produk ilegal ini dipandang perlu untuk menguatkan peran BPOM secara kelembagaan. Karena itulah, saat ini ada tiga direktur baru untuk Deputi Bidang Penindakan BPOM RI dari tiga lembaga yaitu BIN, Kejaksaan dan Polri. Pada Rabu (28/3), Kepala BPOM RI, Penny K Lukito melantik Kombes Pol Rusli Hediaman sebagai Direktur Pengamanan BPOM RI.

Penny menyampaikan penambahan personel dari unsur Polri sebagai bentuk kerjasama antar instansi untuk memperkuat kinerja lembaganya. Diharapkan melalui peran Direktur Pengamanan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

"Upaya kami memperkuat BPOM di bidang penegakan hukum diizinkan Presiden, sehingga ada Deputi Bidang Penindakan. Sebelumnya dalam bentuk eselon 1 dan tugasnya terbatas. Sekarang ada Direktur Intelijen dari BIN, Direktur Penyidikan dari Kejaksaan dan Direktur Pengamanan dari Polri. Insya Allah kami semakin kuat," kata Penny di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Saat ini sedang dibahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan yang salah satu pasal di dalamnya memperkuat kinerja PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BPOM. Nantinya diharapkan penegakan hukum bisa dilakukan secara mandiri dan pengaruhnya lebih kuat sehingga bisa melakukan upaya paksa untuk menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar obat dan makanan ilegal.

"Dalam beberapa bulan terakhir semakin intensif operasi yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia dan apalagi nanti akan hadir di kabupaten/kota," ujarnya.

Hadirnya deputi baru juga diharapkan dapat membina lembaga BPOM yang terbentuk di kabupaten/kota di Indonesia. "Kenapa kepolisian masuk ke BPOM karena kita butuh melompat untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dalam penegakan hukum," tutup Penny.