Perjuangkan Isu Desa, Waka Baleg DPR RI Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Ahmad Iman Syukri, resmi menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI). Dalam disertasinya, ia mengangkat isu seputar desa, sehingga kerap dijuluki meraih gelar doktor 'desa'.

Iman menjadi 'doktor desa' setelah mempertahankan disertasinya berjudul "Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal" dalam sidang terbuka.

Disertasi ini merupakan wujud kegelisahan akademik Ahmad Iman Syukri tentang governance dan pemerintahan desa di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, governance adalah nilai, prinsip, dan standar dunia untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara desa di Indonesia didorong untuk mengaplikasikan governance dalam pemerintahan.

"Disertasi ini wujud kegelisahan akademik saya tentang governance dan pemerintahan desa di Indonesia," kata Iman di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/10).

Ahmad Iman menjelaskan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi dan membangun ekonomi lokal.

"Namun realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup," jelasnya.

Iman menyebut, jika dirinya melakukan penelitian terhadap tiga desa yakni Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Desa Kutuh di Kabupaten Badung di Bali serta Desa Waturaka di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Ketiga desa ini disebutnya dipilih karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan dan peran nilai budaya.

Hasil penelitian menunjukkan, Governance di desa tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berdialog dengan budaya lokal, kepemimpinan adat serta partisipasi masyarakat.

"Konsep ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dalam memperkaya teori governance sekaligus kontribusi praktis dalam memberikan model pembangunan desa yang lebih relevan, inklusif dan berkelanjutan," sebutnya.

Penelitian ini diungkapkannya, tidak hanya untuk menilai sejauh mana desa-desa mampu menjalankan amanah UU Desa, melainkan juga untuk memahami bagaimana praktik tata kelola yang dikontekstualisasikan dengan budaya, kepemimpinan, dan sumber daya lokal dapat menghasilkan model governance yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Sidang promosi doktor diketuai Teguh Kurniawan, dengan promotor Retno Kusumastuti Hardjono, Ko-Promotor Achmad Lutfi, serta anggota promotor Anwar Sanusi, Agus Pramusinto, Irfan Ridwan Maksum, Andreo Wahyudi Atmoko dan Fibria Indriati Dwi Liestiawati.

"Tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program bidang studi Ilmu Administrasi, dengan yudisium sangat memuaskan," kata Teguh membacakan hasil keputusan tim penguji sidang promosi doktor di Balai Sidang UI.

"Saudara Ahmad Iman Sukri merupakan doktor ilmu administrasi ke-65 di Fakultas Ilmu Administrasi atau ke-253 sejak Program Doktor Ilmu Administrasi berdiri," sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Muhamin) turut hadir mengikuti sidang promosi doktor Iman. Hadir pula Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mantan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan sejumlah anggota DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin memuji disertasi Iman Sukri. Menurutnya, kajian dalam disertasi tersebut menambah gagasan baru untuk pembangunan desa.

"Kajian soal desa dan seluk-beluknya serta berbagai aspeknya tidak akan kering karena pembangunan ujungnya ada di desa, karena itu kajian Pak Iman Sukri ini benar-benar membawa gagasan baru yang cukup penting buat pembangunan desa lebih sukses lagi, misalnya tadi tentang program koperasi desa mendorong perputaran uang di bawah kebijakan-kebijakan baru dibutuhkan agar pembangunan cepat ya dari desa itu," katanya.