Perjuangan Tiga Desa di Tanjung Jabung Timur Menjaga Hutan Gambut

Merdeka.com - Rimbunan Hutan Lindung Gambut di tiga Desa Pematang Rahim, Sinar Wajo, dan Sungai Beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi memiliki luas sebanyak 8.474 hektar, menurut data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI Warsi).

Dalam dampingan KKI Warsi terdapat di Desa Pematang Rahim, Sinar Wajo dan Sungai Beras. Yang saat ini masih memiliki hutan lindung gambut harus dijaga ekosistemnya.

M. Dong kepala desa Pematang Rahim menjelaskan bahwa untuk menjaga hutan lindung gambut memiliki strategi dan melindungi dengan perjuangan keras.

"Desa berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat tidak melakukan aktivitas di gambut baik perambahan dan penebangan pohon," ujar Dong saat ditemui oleh wartawan merdeka.com di kantor desa waktu lalu.

Dia bercerita bahwa sebagai dari masyarakat di Desa Pematang Rahim ada yang menjadi petani, berkebun dan nelayan. Harus menjaga hutan gambut yang masih ada ini.

Selain menjaga hutan gambut kata M. Dong, ada juga permasalahan hutan gambut yaitu tapal batas desa dengan wilayah kawasan hutan gambut. "Itu kita di desa bersama KKI Warsi masih berupaya mendorong pemerintah supaya dibantu untuk mengukur kawasan hutan dengan lahan masyarakat," kata dia.

Selain itu, melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu sekat kanal di perbatasan kebunan warga dan perusahaan.

Dari perjalanan menuju ke sekat kanal tersebut menempuh perjalanan menggunakan kapal pompong sekitar 30 menit.

Dalam perjalanan kapal pompong yang digunakan ada hambatan yaitu pendangkalan parit dilalui oleh kapal sehingga sering sekali nyangkut saat melaluinya.

Padahalnya warga pematang rahim jalur parit menjadi transportasi mereka dikarenakan tidak ada jalur darat yang dapat diakses.

Ahmad Fauzi, Ketua Pokdarwis Pematang Rahim menjelaskan selain tapal batas kawasan hutan lindung gambut dan perkebunan masyarakat ada juga sekat kanal yang membuat warga desa mengeluh air yang kurang.

"Itu kalau saat di musim kemarau saat ini pihak perusahaan mengalihkan air yang ada di parit ke kebun mereka, namun disaat musim penghujan mereka malah membuka kanal sehingga kebun masyarakat itu terdampak banjir bahkan rumah warga kebanjiran itu lah selama ini kami rasakan," ujar dia.

"Tadi kan saat kita melintas menuju ke kanal ini kan merasakan bahwa kita bawa kapal pompong tadi saja sudah nyangkut," imbuh dia.

Fauzi menceritakan kanal ini sudah dari tahun 2012, dibuat yang mana dilakukan oleh perusahaan untuk mengalirkan air ke tanaman milik perusahaan namun kalau disaat musim hujan dibuka kanal ini sehingga air yang melimpah kemudian dibuang ke tanaman masyarakat.

“Sehingga kebun kami tenggelam itu kalau tenggelam terdampak 5 RT, kemudian dampak dari banjir ini kan kalau kebun itu susah panen dan buah sawit juga mengalami busuk, serta ada juga hewan keluar seperti ular, kalajengking dan lainnya,” imbuh dia.

Dirinya juga berharap bahwa pihak perusahaan bisa adil dengan air sehingga masyarakat jangan tertolong (berteriak) pihak perusahaan jangan tertawa. Sejauh ini masyarakat merasakan batin yang berlawanan. "Jadi kami harap perubahan itu kalau pada saat musim kemarau itu air berbagi dan kalau musim hujan jangan dibuka lebar," ujarnya.

Tantangan Menjaga Hutan

Tampak Hutan Sungai Buluh di Desa Pematang Rahim mengalami perambahan oleh masyarakat. Diketahui luasan yang dirambah yaitu satu hektar lebih. Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) tidak bisa berbuat banyak karena ancaman pernah terjadi kepada mereka.

“Kami minta tolong bantu kami supaya tidak ada yang merambah hutan desa. Sempat warga Desa Pematang Rahim menanyakan ke kami apakah kami juga ikut dalam perambahan? Pahala kami ini tidak ada sedikit pun kami untuk merambah,” jelasnya.

Fauzi juga anggota LPHD penuh harapan untuk pemerintahan baik itu dinas kehutanan supaya bisa bantu masyarakat yang menjaga hutan desa, sehingga tidak ada perambahan lagi. Karena saat patroli di dalam hutan tersebut.

“Kita pernah dihadang oleh sekelompok yang tidak berani kami sebutkan. Yang jelasnya orang tersebut mengacungkan parang panjang ke kami sehingga kami juga tidak berani untuk mendekati para pelaku perambahan hutan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan untuk hutan gambut Sungai Buluh banyak pohon yang di dalam kawasan tersebut. Jenis pohon Medang, Meranti Rawa, Puna, Kempas, Rentang, Gelam, Ramin, Kacang-kacang dan lain-lain. Untuk hewan yang terlihat itu ada Beruang Madu, Ungko, Burung Engkong, Harimau, Kancil, Rusa, Kijang.

"Kan sayang ya kalau hewan itu pergi karena terancam akibat ulah kita sendiri,” tutupnya.

Berbeda Pula Dengan Hutan Desa Sinar Wajo

Hutan Desa Sinar Wajo pernah mengalami konflik dengan salah satu perusahaan di Jambi. Itu sekitar tahun 1996 yang mana masyarakat tetap teguh dengan perjuangan untuk kembalikan kawasan hutan ke desa dan pihak perusahaan keluar itu di tahun 2000.

“Sepanjang itu kami menjadi miris. Pada tahun 2014 baru SK LPHD dikeluarkan dan anggota kelompok sebanyak 20 orang. Selain itu terjadi kebakaran juga di hutan itu pada tahun 2015 sebanyak 1400 hektar. Kami mulai memadamkan api sampai berbulan-bulan,” ujar Samsu Alam Ketua LPHD dirinya menceritakan tentang kondisi saat itu hutan di Sinar Wajo.

Menurut dia, hutan Sinar Wajo itu luasannya 5.089 hektare yang mana terjadi kebakaran di tahun 2015 mencapai 1400 hektar. Kemudian dikelola oleh masyarakat itu mencapai 1000 hektar.

“Itu masyarakat menanam berupa ada kelapa sawit, pinang dan kopi. Harapan ke depan karena kan memang hari ini tidak semua masyarakat menerima hal itu. Jadi lokasi-lokasi yang memang diduduki dia sudah puluhan tahun itu dianggap masih kawasan lindung kan gitu. Jadi mungkin ini sebagai perwakilan juga menyampaikan harapan-harapan masyarakat itu ketika memang diberikan status legalnya posisi mereka tetapi dengan berdasarkan aturan yang mau diikuti,” jelasnya.

Kemudian di lokasi Hutan Lindung Gambut (HLG) Sinar Wajo terdapat menara pantau setinggi 10 meter yang mana digunakan untuk memantau titik api. Kata Samsu, pada tahun 2019 ada tambahan lokasi terbakar yaitu sekitar 20 hektar di pinggir hutan tersebut.

“Pada saat itu sangat sering sekali terdampak kebakaran hutan itu di tahun 2015, 2017, sampai 2019. Selama tiga tahun itu sangat sering terjadi kebakaran. Sehingga lokasi terbakar itu yang digarap oleh masyarakat itu ditanam oleh pinang, dan kopi. Sedangkan menara pantau ini sangat berguna sekali untuk kami karena bisa memantau titik api bahkan kalau ada asap muncul bisa mengetahui titik api tersebut,” tutupnya.

Hutan Gambut Sungai Beras

Sedangkan untuk Hutan Lindung Gambut yang berada di Desa Sungai Beras dengan jumlah luasan 2.200 hektar. Cara merawat juga penuh tantangan untuk lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD).

Dengan jumlah 5 kelompok tani hutan dalam satu kelompok tersebut memiliki anggota sebanyak 25 orang yang menjaga hutan tersebut.

Abdullah Hamid bendahara LPHD Hutan Sungai Beras menceritakan pada tahun 2019, untuk hutan lindung gambut terbakar hanya 2 hektar.

"Itu kita mematikan api sampai 1 bulan lebih. Untuk sekat kanal ada 12. Itu kita mematikan api bisa berbulan-bulan,” jelasnya. Keluhan pada waktu kebakaran hutan di tahun itu.

Polemik Masyarakat Menjaga Hutan

Polemik menjaga hutan desa Sungai Beras ialah terkadang ada warga tetap mengambil pohon. Itu ada satu dua orang yang mana mereka membutuhkan kayu tersebut baik digunakan untuk bangun rumah bahkan untuk membuat kapal pompong dan perahu mencari ikan.

“Iya ada walaupun sebatang bahkan lebih ya. Ya kita hanya bisa di jagalah pokoknya kan. Tapi kalau kena risiko tanggung jawab sendiri palingan gitu ya. Walaupun macam-macam kan kita tahu sendiri masyarakat juga butuh. Kita izin tidak yang penting bukan untuk dijual,” jelasnya.

“Kemudian disaat patroli hutan juga sering mendengarkan suara mesin potong kayu (senso). Disaat kita datang orang tersebut kabur padahal kita hanya ingin memberitahu bahwa jangan menebang pohon itu saja,”tutupnya.

Manajer Bidang Program Gambut KKI Warsi, Ade Chandra menjelaskan bahwa gambut yang dialihkan fungsi bisa membuat dampak begitu signifikan baik itu banjir rob dan hayati lingkungan di sekitar musnah.

“Saat ini untuk gambut di Jambi dan fakta gambut di Jambi adalah mengalami degradasi dan deforestasi,” katanya pada waktu lalu saat diwawancarai tentang gambut yang ada di tiga desa di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ade menjelaskan, bahwa untuk wilayah kawasan gambut dekat dengan perkebunan dan dibuatnya kanal bisa membuat air di gambut mengering.

“Kita telah mendata ada ratusan kanal yang dibangun kemudian itu terdampak lebih dari 100 desa di kawasan gambut sehingga rawan karhutla dan banjir rob,” tegasnya.

Menurut dia, problemnya gambut yang bisa terbakar itu diakibatkan oleh lahan gambut dibuatnya kanal sehingga air di dalam gambut mengering dan mudah terbakar.

Kemudian penggunaan lahan gambut ke dalam 3-6 meter itu sangat berbahaya karena tidak ada lagi untuk penyimpanan air, sehingga rentan kebakaran dan banjir.

“Kita juga mengupayakan pemulihan gambut dengan dukungan kebijakan terhadap ekosistem di tingkat pemerintah daerah, penguatan perhutanan sosial di areal gambut, restorasi gambut, revitalisasi ekonomi gambut, penguatan lembaga pengelolaan desa (LPHD), kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan badan usaha milik desa (BUMDes),” tutupnya.