Merdeka.com - Ratusan mahasiswa berunjuk rasa memperingati 21 tahun reformasi Mei 1998 di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (21/5). Mereka menyoroti situasi terkini, termasuk Pemilu serentak dan kebebasan berpendapat.

Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Satuan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara (SAMSU). Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumut. Pengunjuk rasa menutup Jalan Imam Bonjol, tepat di depan Kantor DPRD Sumut. Lalu lintas terpaksa dialihkan.

Dalam aksinya, massa menyinggung amburadulnya Pemilu 2019 serta kematian ratusan petugas KPPS. Mereka meminta agar pemerintah mengevaluasi kondisi ini.

"Sejak 1998 tidak ada Pemilu yang separah ini. Pemilu serentak ini harus dievaluasi. Ini merupakan cacat demokrasi. Cacat dari sistem Pemilu yang ada," kata Muhammad Rasyid Waruwu, Wakil Presiden Mahasiswa USU.

Selain itu, pengunjuk rasa menilai reformasi telah gagal. Menurut mereka, mulai ada pembungkaman terhadap hak berpendapat.

"Kebebasan berbicara, berpendapat dan mengkritik itu harus dibuka kembali. Sekarang kita melihat saat ini pemerintah seolah menakut-nakuti masyarakat," ujar Mangaraja, Ketua PW KAMMI Sumut.

Dalam unjuk rasa itu, massa juga membakar tiruan keranda dan ban bekas. Aksi sempat memanas. Massa sempat merangsek ke depan gerbang DPRD. Mereka menggoyang-goyang pagar dan menuntut agar dapat melaksanakan salat ashar di dalam kompleks gedung DPRD Sumut.

Permintaan massa ditolak polisi yang berjaga di halaman Gedung DPRD Sumut. Mereka mengarahkan agar mahasiswa salat di Pengadilan Negeri Medan yang lokasinya tak jauh dari lokasi unjuk rasa. Mahasiswa bersikeras salat di kompleks DPRD Sumut. Mereka terus menggoyang pagar.

Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto langsung bernegosiasi dengan mahasiswa. Dia meminta aksi unjuk rasa dilaksanakan dengan damai. Massa akhirnya meminta agar pagar DPRD disegel. Permintaan itu dituruti. Mahasiswa menyegel gerbang DPRD dengan memasang rantai dan menggemboknya. Kunci gembok pun langsung dibuang massa sebelum mereka membubarkan diri.