Merdeka.com - Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah negeri ini. Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas di sisa masa pemerintahannya, serta melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi di jajaran Kabinet Kerja.

Evaluasi ini didasarkan kepada keselarasan antara Nawacita Jokowi-JK, rencana pemerintahan dan keputusan kebijakan menteri.

"Agenda pemberantasan korupsi sebagaimana dituangkan dalam program Nawacita sebaiknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," ujar Wana di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Selain itu reformasi Kejaksaan dan Kepolisian serta penuntasan kasus korupsi harus menjadi prioritas yang harus dibenahi di era pemerintahan Jokowi JK. Untuk percepatan reformasi di Kejaksaan, sudah selayaknya Jaksa Agung M Prasetyo diganti dengan lebih kredibel.

"Dengan tidak lagi didasarkan pada upaya mengakomodasi kepentingan parpol tertentu," tegasnya.

Di satu sisi, upaya penguatan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konkret. Yakni dengan memastikan Revisi UU KPK tidak dibahas di DPR dan mengeluarkan rancangan tersebut dari Prolegnas 2014-2019 dalam rangka penyelamatan KPK.

Wana menambahkan, Jokowi juga harus memprioritaskan sejumlah regulasi penting yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, maupun RUU Perampasan Aset.

"Harus ada monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terkait paket reformasi hukum dan pembentukan satgas pemberantasan pungli yang baru saja diluncurkan. Harus ada sanksi bagi jajaran eksekutif yang dinilai tidak melaksanakan instruksi tersebut," saran dia.

Presiden Jokowi juga dituntut agar bersinergi (penyamaan visi misi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Jokowi-JK harusnya tampil (kompak) sebagai figur pemimpin antikorupsi," tutup Wana.