Merdeka > News

Penjelasan Kemendagri Soal Kabar WNA China Mulai Dibuatkan e-KTP untuk Pemilu 2024

Selasa, 31 Mei 2022 11:09 Reporter : Supriatin
Penjelasan Kemendagri Soal Kabar WNA China Mulai Dibuatkan e-KTP untuk Pemilu 2024 Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fahrullah. ©2020 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa mulai dibuatkan KTP elektronik bagi Warga Negara Asing (WNA) China di Indonesia untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan, informasi tersebut mengutip ulang berita dua tahun lalu.

"Ada framing seperti di atas menggunakan berita lama tahun 2020," katanya melalui pesan singkat, Selasa (31/5).

Dia mengungkapkan, pembuatan KTP elektronik bagi WNA sangat ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 bahwa setiap WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diberikan KTP elektronik. KITAP ini diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM.

"Jadi syaratnya sangat ketat, harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap," ujarnya.

Zudan menerangkan, merujuk pada database Kemendagri, jumlah WNA yang sudah mengurus KTP elektronik sebanyak 13.000 orang. Berbeda dengan informasi yang beredar ada jutaan WNA yang sudah memiliki KTP elektronik.

Negara asal WNA yang sudah memiliki KTP elektronik terbanyak ialah Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Jerman, dan Malaysia. Rinciannya, WNA Korea Selatan sebanyak 1.227, Jepang 1.057, dan Australia 1.006.

"Kemudian Belanda 961, Tiongkok 909, Amerika Serikat 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611, dan Malaysia 581," tutup Zudan. [fik]

Baca juga:
Siap-siap, Pemerintah Bakal Ganti NPWP dengan NIK KTP Secara Bertahap
Ketahui Aturan Baru KTP, Pahami Syarat dan Cara Membuatnya
INFOGRAFIS: Daftar Aturan dan Syarat Baru Nama di KTP dan KK
Penjelasan Dukcapil Terkait Aturan Baru Nama di KTP Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf
Kemendagri Sarankan Orangtua Beri Nama Anak Dua Suku Kata, Ini Manfaatnya

Penjelasan Dukcapil Terkait Aturan Baru Nama di KTP Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf
Penjelasan Dukcapil Terkait Aturan Baru Nama di KTP Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf
Simak Sederet Aturan Baru dan Syarat Nama di KTP, KK Hingga Catatan Sipil
Simak Sederet Aturan Baru dan Syarat Nama di KTP, KK Hingga Catatan Sipil
Aturan Baru Mendagri: Gelar Pendidikan, Adat dan Keagamaan Boleh di KK dan KTP
Aturan Baru Mendagri: Gelar Pendidikan, Adat dan Keagamaan Boleh di KK dan KTP
Pejabat Dinas Dukcapil Wajib Edukasi Warga Agar Tak Beri Nama Hanya 1 Suku Kata
Pejabat Dinas Dukcapil Wajib Edukasi Warga Agar Tak Beri Nama Hanya 1 Suku Kata
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. E KTP
  3. China
  4. Kemendagri
  5. Viral Hari Ini
  6. Be Smart
  7. WNA Punya E KTP
  8. Pemilu 2024
  9. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Mendag Sebut Harga Mi Instan Justru Bakal Turun di September 2022
image

INFOGRAFIS: Subsidi BBM Beban Berat Anggaran Negara
image

Terbongkar Skenario Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Bukti Tak Ada Kejahatan Sempurna
image

Bharada E Wajib Tolak Perintah Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Bagaimana Aturannya?

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi