Penggugat Pelaksanaan Pilkada 2020: KPU, DPR dan Pemerintah Telah Melawan Hukum

Kamis, 19 November 2020 13:19 Reporter : Merdeka
Penggugat Pelaksanaan Pilkada 2020: KPU, DPR dan Pemerintah Telah Melawan Hukum Aktivis HAM Haris Azhar. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Haris Azhar, kuasa hukum para penggugat KPU, DPR, dan Pemerintah, terkait Pilkada 2020 ke PTUN, menyatakan, gelaran pilkada di tengah pandemi adalah melawan hukum. Menurutnya, hakim harus menjatuhkan hukuman dikarenakan mereka telah abai desakan ahli kesehatan untuk menunda hal tersebut dan membahayakan masyarakat.

"Mereka (penggugat) meminta hakim PTUN untuk menghukum pemerintah, DPR, dan KPU dengan menyatakan bahwa mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Haris dalam siaran persnya, Kamis (19/11).

Dia merinci, para penggugat terdiri dari Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, aktivis HAM Ati Nurbaiti, Direktur Yayasan Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro, pegiat hak atas kesehatan Irma Hidayana, dan aktivis Elisa Sutanudjaja.

"Penggugat menganggap pemerintah, DPR dan KPU sengaja menempatkan dan membuat kesehatan dan keselamatan publik terancam. Mereka telah lalai mempertimbangkan secara hati-hati dan memadai dalam mengambil keputusan publik yakni melanjutkan proses pilkada di saat kondisi darurat pandemi Covid-19 masih belum terlewati dan atau belum terkendali," tegasnya.

Haris menambahkan, dalam gugatan dilayangkan, penggugat meminta kepada hakim agar hakim PTUN memerintahkan para tergugat menghentikan dan menunda proses Pilkada Serentak 2020 sementara.

"Penggugat minta dihentikan hingga situasi pandemi Covid-19 tertanggulangi dengan baik dan kondisi darurat telah terlewati sebagaimana standar WHO," tutupnya.

Pertimbangan hukum penggugat kepada para tergugat yang dinilai telah dilanggar

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan wabah.

Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui kekarantinaan kesehatan.

Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 201A ayat (3) mengatur bahwa pilkada serentak dapat ditunda kembali untuk kedua kalinya apabila situasi belum memungkinkan.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini