Penertiban Parkir Liar Jakarta Barat: Puluhan Motor Ditindak di Puri Kembangan

Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, bersama Satpol PP, Kepolisian, dan TNI, menertibkan parkir liar di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat, pada Jumat, 10 April 2026. Penertiban ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat yang resah akan maraknya pelanggaran.

Masyarakat mengeluhkan banyaknya kendaraan roda dua yang nekat parkir di bahu jalan, meskipun rambu larangan parkir telah terpasang jelas di kawasan tersebut. Kondisi ini seringkali menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki, memicu tindakan tegas dari aparat.

Dalam operasi ini, delapan unit sepeda motor diangkut ke kantor Suku Dinas Perhubungan, sementara sekitar 80 kendaraan lainnya dikenai tindakan pencabutan pentil. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kawasan Puri Kembangan, CNI, dan sekitarnya telah lama menjadi sorotan karena tingginya angka pelanggaran parkir liar. Banyak pengendara sepeda motor memilih untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, mengabaikan rambu lalu lintas yang ada [2, 3, 6]. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga secara signifikan mengurangi kapasitas jalan dan menghambat kelancaran arus lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk.

Keluhan dari masyarakat terus berdatangan, menyoroti dampak negatif dari parkir sembarangan ini. Selain menyebabkan kemacetan parah, parkir liar juga membahayakan pengguna jalan lain, terutama pejalan kaki yang terpaksa berjalan di badan jalan karena trotoar tertutup kendaraan [3]. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak tertib bagi warga sekitar.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, menegaskan bahwa penertiban ini adalah tindak lanjut serius atas keresahan publik yang telah berlangsung lama. Pihaknya berupaya keras untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai prasarana lalu lintas yang semestinya, bukan sebagai tempat parkir ilegal [2, 6]. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban.

Penertiban ini mencakup area-area strategis seperti Jalan Puri Indah Raya, Puri Harum, Jalan Puri Ayu, hingga Jalan Puri Wangi, yang kerap menjadi titik kumpul parkir liar [3]. Fokus pada area-area ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pelanggaran parkir.

Petugas gabungan menjalankan operasi penertiban dengan dua metode utama: pengangkutan kendaraan dan pencabutan pentil ban. Delapan unit sepeda motor yang ditemukan melanggar aturan secara mencolok langsung diangkut menggunakan truk derek ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat [2, 3]. Tindakan ini diambil untuk pelanggaran yang dinilai paling parah dan mengganggu.

Agus Prasetyo menjelaskan bahwa keterbatasan armada derek menjadi salah satu tantangan dalam operasi penertiban skala besar ini. Oleh karena itu, tindakan pencabutan pentil diterapkan pada sekitar 80 kendaraan lain yang juga parkir sembarangan di lokasi [2, 3]. Metode ini diharapkan dapat memberikan efek jera langsung kepada pemilik kendaraan tanpa harus mengangkut semua unit.

Kedatangan petugas di lokasi penertiban sempat membuat sejumlah pengendara panik dan terkejut. Mereka terlihat terburu-buru memindahkan kendaraannya untuk menghindari sanksi yang akan diberikan [6]. Namun, petugas tetap bertindak tegas sesuai prosedur yang berlaku demi menegakkan disiplin lalu lintas dan aturan yang berlaku.

Operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin dan berkala untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang parkir di area terlarang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga Jakarta Barat secara berkelanjutan [3].

Kendaraan roda dua yang berhasil diangkut akan dibawa ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat yang berlokasi di Rawa Buaya [3]. Pemilik kendaraan diwajibkan untuk datang langsung dan membuat surat pernyataan resmi. Surat pernyataan ini berfungsi sebagai komitmen tertulis agar tidak mengulangi pelanggaran parkir liar di masa mendatang.

Pencabutan pentil juga bukan sekadar sanksi ringan, melainkan upaya untuk menyulitkan pengendara yang melanggar dan memberikan pelajaran. Mereka harus mencari bantuan untuk mengisi kembali ban kendaraannya, yang secara tidak langsung memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mematuhi aturan dan konsekuensi dari pelanggaran [2].

Selain penindakan, petugas juga secara aktif mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di tempat terlarang. Kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas di seluruh wilayah Jakarta Barat demi kepentingan bersama.

Tujuan akhir dari setiap penertiban adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat, masalah parkir liar dapat diminimalisir secara signifikan dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews