Pendiri KBN Kritik Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Marunda
Merdeka.com - Kondisi PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) saat ini, membuat salah seorang sosok yang ikut ambil bagian dalam pendirian perusahaan itu, Yustian Ismail, merasa miris. Khususnya terkait pengelolaan Pelabuhan Marunda.
Menurutnya, langkah yang diambil KBN saat ini sudah menyimpang jauh dari semangat awal pendiriannya. Misalnya, jumlah penyewa yang ada di kawasan berikat saat ini. Sudah lebih dari 60 perusahaan disebut hengkang.
"Urusan sewa menyewa menjadi salah satu alasan yang membuat mereka tidak nyaman dan lantas memilih untuk hengkang dari kawasan itu. Bahkan ada tenant lama yang bercerita kepada saya bahwa mereka tidak mau lagi berinvestasi atau membuka gudang di sana karena kebijakan yang terus berubah," ujar Yustian kepada wartawan, Rabu (3/7).
Dia melihat, hal ini terjadi akibat para pemegang kewenangan terlalu sibuk berkonflik. Sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengelola kawasan.
"Infrastruktur KBN pun jadinya terbengkalai. Jalanan saja tidak diperbaiki," tambah dia.
Yustian mencontohkan, pembangunan rumah sakit pekerja di KBN, yang menurutnya tidak tepat. Terlebih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigatifnya menemukan sejumlah masalah di sana, termasuk wanprestasi yang dilakukan KBN terhadap BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra.
Sementara itu, Kuasa Hukum KBN Hamdan Zoelva membantah semua tuduhan tersebut. Dia mengatakan, KBN justru berjalan sangat baik dan sehat.
Sebagian besar masalah yang ditinggalkan pengurus lama sudah diatasi dan KBN sudah untung sejak 2015. Hamdan mengakui ada sejumlah persoalan di KBN. Namun, dia menegaskan, hal itu tidak mengganggu operasional perusahaan.
"Memang ada upaya menyingkirkan Pak Sattar yang membela merah putih dari usaha-usaha pengambilan dan pengerdilan aset negara yang dimiliki KBN oleh swasta. Tetapi proses penyelesaian perkara melalui gugatan oleh KBN di PN terus dimenangkan KBN di PN Jakut diperkuat PT DKI Jakarta dan sekarang di MA," jelas Hamdan kepada wartawan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ledakan di Pabrik Semen Padang Indarung V, Begini Kondisi Korban
Ledakan terjadi di pabrik Semen Padang Indarung V, Sumbar, Selasa (20/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Empat pekerja mengalami luka bakar akibat peristiwa itu.
Baca SelengkapnyaTNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKubu Anies Beberkan Pelanggaran-Pelanggaran Gibran yang Diklaim Tak Diproses Petugas Pemilu
Laporan terhadap Cawapres Muhaimin Iskandar begitu cepat diproses oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaYusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca Selengkapnya