Pendiri KBN Kritik Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Marunda

Kamis, 4 Juli 2019 17:20 Reporter : Merdeka
Pendiri KBN Kritik Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Marunda ilustrasi Pelabuhan. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kondisi PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) saat ini, membuat salah seorang sosok yang ikut ambil bagian dalam pendirian perusahaan itu, Yustian Ismail, merasa miris. Khususnya terkait pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Menurutnya, langkah yang diambil KBN saat ini sudah menyimpang jauh dari semangat awal pendiriannya. Misalnya, jumlah penyewa yang ada di kawasan berikat saat ini. Sudah lebih dari 60 perusahaan disebut hengkang.

"Urusan sewa menyewa menjadi salah satu alasan yang membuat mereka tidak nyaman dan lantas memilih untuk hengkang dari kawasan itu. Bahkan ada tenant lama yang bercerita kepada saya bahwa mereka tidak mau lagi berinvestasi atau membuka gudang di sana karena kebijakan yang terus berubah," ujar Yustian kepada wartawan, Rabu (3/7).

Dia melihat, hal ini terjadi akibat para pemegang kewenangan terlalu sibuk berkonflik. Sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengelola kawasan.

"Infrastruktur KBN pun jadinya terbengkalai. Jalanan saja tidak diperbaiki," tambah dia.

Yustian mencontohkan, pembangunan rumah sakit pekerja di KBN, yang menurutnya tidak tepat. Terlebih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigatifnya menemukan sejumlah masalah di sana, termasuk wanprestasi yang dilakukan KBN terhadap BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra.

Sementara itu, Kuasa Hukum KBN Hamdan Zoelva membantah semua tuduhan tersebut. Dia mengatakan, KBN justru berjalan sangat baik dan sehat.

Sebagian besar masalah yang ditinggalkan pengurus lama sudah diatasi dan KBN sudah untung sejak 2015. Hamdan mengakui ada sejumlah persoalan di KBN. Namun, dia menegaskan, hal itu tidak mengganggu operasional perusahaan.

"Memang ada upaya menyingkirkan Pak Sattar yang membela merah putih dari usaha-usaha pengambilan dan pengerdilan aset negara yang dimiliki KBN oleh swasta. Tetapi proses penyelesaian perkara melalui gugatan oleh KBN di PN terus dimenangkan KBN di PN Jakut diperkuat PT DKI Jakarta dan sekarang di MA," jelas Hamdan kepada wartawan. [rnd]

Topik berita Terkait:
  1. Pelabuhan
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini