Pemprov Jabar akan buat aplikasi atur anggaran belanja

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membangun sistem yang dapat mengintegrasikan pendapatan dan belanja dalam satu aplikasi. Platform tersebut nantinya bisa diakses secara real time oleh pimpinanan SKPD di lingkungan Pemprov Jabar.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi Pemprov di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB.

"Jadi nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama," katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/7).

Dia mengatakan, lewat aplikasi ini integrasi antara anggaran dan realisasi belanja bisa diketahui sisa dan jumlah anggaran yang sudah digunakan setiap harinya. "Informasi diketahui setiap akhir sore atau akhir Jumat. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan," jelasnya seraya menyebut aplikasi itu akan mulai pada 2018.

Dia mengatakan, aplikasi yang hadir di era keterbukaan ini akan menjadi wujud tata kelola keuangan modern tingkat provinsi pertama di Indonesia.

Iwa memastikan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek. Namun mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran. "Jadi nanti bisa dimonitor dari handphone. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik," sebutnya.

Pihaknya mengaku sudah menggagas sistem ini sejak menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar lalu dikembangkan oleh Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin. Pemprov sendiri berharap sistem ini bisa kuat dan aman.

"Karena ini menyangkut 14 juta transaksi pemprov Jabar. Aplikasi akan kerjasama dengan Bjb sebagai bank kas," ujarnya.

Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin menambahkan dengan aplikasi ini nantinya pengambil keputusan, dalam hal ini gubernur bisa mengecek secara langsung (real time) perkembangan pendapatan maupun belanja tiap perangkat daerah melalui aplikasi.

"Tidak perlu lagi Pak Gubernur bertanya ke Badan Pendapatan Daerah maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena ini bisa dibuka saat di jalan," jelasnya. (mdk/war)