Merdeka.com - Mahkamah Agung menolak gugatan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) soal peraturan pembatasan larangan kantong plastik yang diatur Pergub Bali Nomor 97/2018. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dengan putusan ini, Pergub soal larangan kantong plastik itu memiliki legalitas kuat.

"Ini artinya kebijakan Gubernur yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai lewat Pergub 97 Tahun 2018 memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali," kata Koster di rumah dinasnya, Denpasar, Kamis (11/7).

"Maka dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung ini pula semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub ini, untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru," sambungnya.

Menurutnya, Pergub larangan kantong plastik itu mendapat dukungan dari banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga aktivis lingkungan hidup.

"Mulai dari pemerintah pusat, para aktivis lingkungan hidup dari berbagai negara dan pemerhati kebijakan publik," klaimnya.

Untuk itu, Koster mengajak pemerintah daerah lain untuk tidak ragu menerapkan larangan pemakaian kantong plastik. Aturan ini dinilai relevan agar alam menjadi lebih bersih dan bebas dari pencemaran sampah plastik.

Dia juga menyebut kebijakan larangan kantong plastik akan didukung dengan penerbitan Pergub tentang pengelolaan sampah. Dengan aturan itu, masalah sampah akan diselesaikan dari hulu agar tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir.

"Sampah itu dihasilkan dari berbagai sumber. Oleh ibu rumah tangga, industri, kelompok masyarakat, rumah sakit, sekolah, pasar, di mana-mana. Nanti siapa yang menghasilkan sampah, dia yang mengelola. Dibuatkan aturannya, SOP-nya, insentif dan disinsentifnya," ujarnya.

Selain itu, kata Koster, aturan tersebut juga mengatur pengelolaan sampah secara bertingkat. Sampah-sampah diharuskan untuk dipilah antara organik dan anorganik. Termasuk sampah yang bisa didaur ulang, ditabung ke bank sampah atau dibuang ke TPA.

Pergub itu juga akan mengatur pemberian insentif bagi desa adat yang mampu mengelola sampah di wilayahnya secara mandiri.

Dia meyakini, pergub tersebut tidak akan berimbas pada penurunan daya jual masyarakat. Justru, lanjut Koster, aturan tersebut bakal menumbuhkan industri kreatif baru bagi warga Bali.

"Sekarang banyak tumbuh industri kreatif baru, semisal industri sedotan, piring, sendok, tas, dan sebagainya selain yang berbahan plastik. Ini patut dikembangkan," ujar Koster.