Pemkot Surabaya Matangkan Usulan Pembangunan Rusun, Siapkan Lahan untuk Kementerian PKP

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mematangkan usulan pembangunan rumah susun (rusun) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warganya di masa depan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa skema yang diusulkan adalah Pemkot akan menyediakan lahan. Sementara pembangunan fisik rusun diharapkan dapat dikerjakan langsung oleh pihak kementerian untuk efisiensi dan percepatan proyek.

Usulan pembangunan rusun ini masih dalam tahap perhitungan dan kajian mendalam. Ini termasuk mengenai bentuk, desain, serta mekanisme pengelolaan rusun yang paling efektif dan berkelanjutan untuk masyarakat Surabaya.

Kolaborasi Pemkot dan Kementerian dalam Pembangunan Rusun

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa usulan Pembangunan Rusun Surabaya ini merupakan prioritas bagi Pemkot. "Rusun ini memang kita usulkan ke kementerian, untuk kalau bisa dikerjakan oleh kementerian," ujarnya, menyoroti pentingnya dukungan pusat.

Pemkot Surabaya berkomitmen penuh untuk menyediakan lahan yang strategis dan sesuai kebutuhan pengembangan. "Karena kita di itu menyediakan tanahnya, yang membangun nanti kementerian," lanjut Eri Cahyadi, menjelaskan pembagian peran yang jelas antara daerah dan pusat.

Proses ini memerlukan kehati-hatian ekstra dalam menentukan konsep rusun yang tepat. Terutama jika menggunakan skema rumah susun sewa (rusunawa), yang menuntut beban pemeliharaan penuh dari pemerintah daerah, sehingga perlu pertimbangan matang.

Sebagai langkah awal, Pemkot Surabaya telah melakukan survei lapangan secara komprehensif. Ini merupakan persiapan krusial sebelum menyampaikan usulan lahan resmi kepada Kementerian PKP sekaligus menerima arahan teknis lebih lanjut dari kementerian.

Tantangan Pengelolaan dan Target Waktu Pembangunan

Pemkot Surabaya terus melakukan kajian mendalam terkait berbagai aspek Pembangunan Rusun Surabaya. Ini termasuk arahan teknis dari kementerian serta potensi tantangan dalam pengelolaan jangka panjang, agar rusun tetap layak huni.

"Jadi kemarin survei sampai sejauh itu dulu. Sambil kita nanti menyampaikan usulan tanah ke kementerian sekaligus nanti kementerian akan memberikan arahan ke kita," tutur Wali Kota Eri Cahyadi, menekankan pendekatan yang terencana.

Rencana pembangunan rusun ini ditargetkan untuk diusulkan masuk pada tahun anggaran 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kejelasan aturan dan mekanisme pengelolaan yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, agar sesuai regulasi.

"Kita masukkan ke 2026 ya. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana aturan mainnya," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot tidak ingin terburu-buru tanpa kejelasan regulasi.

Wali Kota Eri juga menyoroti kondisi rusunawa milik Pemkot Surabaya saat ini yang mengalami berbagai persoalan. Banyak fasilitas yang kurang terawat akibat kurangnya kesadaran dari para penghuni dalam menjaga kebersihan dan fasilitas umum.

"Kalau Rusunawa sekarang yang kita punya, lihat itu semuanya kondisinya tidak nyaman karena mereka (penghuni) tidak mau merawat," tegasnya. Ini menjadi pelajaran penting dalam merancang skema pengelolaan rusun baru agar lebih berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews