Pemkab Kepulauan Seribu Tindak Lanjuti Usulan Pembangunan Tanggul Pantai Pulau Pramuka untuk Nelayan dan Warga

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA), menunjukkan respons cepat terhadap usulan penting dari para nelayan dan warga di Pulau Pramuka. Usulan ini berfokus pada pembangunan akses jalan dan tanggul pengaman pantai yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Sebagai tindak lanjut, survei lokasi telah dilaksanakan pada 16 Januari 2026, menandai langkah awal yang konkret.

Inisiatif pembangunan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mencegah abrasi yang terus mengancam wilayah pesisir serta untuk mempermudah aktivitas vital para nelayan. Nelayan di Pulau Pramuka seringkali menghadapi kesulitan signifikan saat melakukan sandar dan bongkar muat kapal, terutama ketika kondisi air surut atau cuaca tidak bersahabat. Realisasi proyek ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang besar.

Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu, Mustajab Mustaqim, menjelaskan bahwa survei tersebut mencakup dua lokasi strategis. Lokasi pertama adalah area yang direncanakan untuk pembangunan akses jalan sepanjang 70 meter, berdekatan dengan RPTRA Tanjung Elang. Sementara itu, lokasi kedua difokuskan untuk pembangunan tanggul pengaman pantai, sebuah struktur krusial dalam upaya mitigasi abrasi di Pulau Pramuka.

Pentingnya Akses Jalan dan Tanggul Pantai bagi Nelayan

Lurah Pulau Panggang, Jamaluddin, menggarisbawahi bahwa usulan pembangunan akses jalan dan tanggul pantai ini merupakan respons langsung dari kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh para nelayan dan warga sekitar. Akses jalan yang layak sangat vital untuk mendukung kelancaran aktivitas sandar dan bongkar muat kapal nelayan, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.

Jeri (42), seorang nelayan di Pulau Pramuka, secara langsung menyampaikan harapannya agar Sudin SDA dapat membantu merealisasikan akses yang lebih nyaman dan aman. Ia menceritakan bagaimana kesulitan seringkali muncul, terutama saat air surut atau ketika cuaca sedang tidak bersahabat, yang menghambat mobilitas dan keselamatan mereka.

Lebih lanjut, Jamaluddin menambahkan bahwa keberadaan tanggul pengaman pantai memiliki peran krusial tidak hanya untuk keselamatan warga, tetapi juga untuk mencegah abrasi. Abrasi merupakan ancaman serius yang berpotensi merusak wilayah pesisir Pulau Pramuka secara permanen, sehingga pembangunan tanggul ini menjadi prioritas tinggi untuk perlindungan jangka panjang.

Proses Pengajuan dan Koordinasi Lahan

Usulan pembangunan infrastruktur ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Pulau Pramuka. Lurah Pulau Panggang, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa proposal serupa telah diajukan hampir empat kali melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) wilayah. Namun, hingga saat ini, realisasi dari usulan tersebut belum juga terwujud, sehingga survei kali ini membawa harapan baru bagi warga.

Mustajab Mustaqim menjelaskan bahwa kegiatan survei yang baru saja dilakukan merupakan bagian dari tahapan monitor awal terhadap usulan warga. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara resmi melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan lurah setempat, menunjukkan adanya partisipasi aktif dari komunitas dalam perencanaan pembangunan.

Salah satu aspek penting yang perlu dikoordinasikan adalah status kepemilikan lahan. Mustajab menyatakan bahwa kedua lokasi yang menjadi target pembangunan, yaitu untuk akses jalan dan tanggul pengaman pantai, merupakan aset milik Suku Dinas Perhubungan (Sudin Perhubungan). Oleh karena itu, koordinasi yang cermat dan persetujuan dari Sudin Perhubungan menjadi langkah esensial sebelum proyek dapat dilanjutkan.

Proses koordinasi dengan Sudin Perhubungan saat ini sedang berlangsung, dengan harapan dapat menemukan titik terang dan solusi terbaik. Keberhasilan dalam tahap ini akan membuka jalan bagi realisasi pembangunan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Pulau Pramuka, demi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan lingkungan pesisir.

Sumber: AntaraNews