Pemkab Bondowoso Ajak Tim Belajar SAKIP ke Banyuwangi

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bondowoso membawa tim untuk belajar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Kabupaten Banyuwangi. Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat mengatakan, pihaknya terkesan dengan capaian nilai A terhadap SAKIP yang dicapai Banyuwangi sebanyak 4 kali berturut-turut.

"Kami datang bersama 15 anggota ingin menggali sebanyak-banyaknya dari Banyuwangi karena berhasil meraih nilai A dalam penilaian SAKIP dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dan itu mampu dipertahankan 4 kali berturut-turut sejak 2016," kata Irwan saat mengunjungi Banyuwangi, Selasa (18/8).

Karena itu, kata Irwan, kedatangannya bersama rombongan ini untuk sharing mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya SAKIP.

"Secara teori kita sudah paham betul tentang SAKIP karena membaca aturan-aturannya. Tetapi yang tidak kami ketahui adalah penerapan hingga pengendaliannya hingga SAKIP Banyuwangi meraih predikat A. Itu yang ingin kami pelajari," kata Irwan.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor oleh pemerintah pusat. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebut, penilaian SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

"Jika kita bisa mengatur anggaran dengan efektif dan efisien akan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, serta outcome yang maksimal bagi pembangunan daerah," ujarnya.

Anas kemudian juga menceritakan bahwa pihaknya selalu melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam setiap diskusi pengambilan kebijakan. "Kuncinya ada di BAPPEDA. BAPPEDA ini harus diajak duduk bersama dan diskusi serius untuk menunjukkan kemana arah kebijakan kita, karena mereka inilah yang menjadi tim peraciknya. Termasuk kita harus bisa meyakinkan kepala SKPD pentingnya skala prioritas," ujar Anas.

Anas juga membagikan tips suksesnya, yakni bagaimana mengorkestrasi kegiatan SKPD dengan masyarakat. "Kita harus bisa mengorkestrasi atau mengelola kebijakan agar bisa diterima masyarakat. Nah, Banyuwangi itu kental dengan budayanya, karena itu yang kami orkestrasi adalah budayanya. Kami banyak melakukan kegiatan dengan pendekatan budaya," ujarnya.

Bahkan untuk melihat kepuasan publik terhadap apa yang dilakukan pemerintahannya, secara rutin, setiap 6 bulan sekali pihaknya melakukan survei bekerjasama dengan lembaga survei yang kredibel. "Jadi kami memandang perlu adanya survei ini untuk mengukur tingkat kepuasan publik kepada kami. Kira-kira kebijakan kita cocok atau tidak dengan rakyat. Sebab kalau tidak cocok, tidak bisa kita jadikan mesin orkestrasi," katanya. (mdk/hhw)