Pemerintah Wacanakan Hidupkan Kembali KKR untuk Usut Kasus HAM Masa Lalu

Rabu, 13 November 2019 18:56 Reporter : Supriatin
Pemerintah Wacanakan Hidupkan Kembali KKR untuk Usut Kasus HAM Masa Lalu Fadjroel Rachman di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kasus penembakan Semanggi telah bergulir selama 21 tahun. Hingga kini, belum diketahui siapa dalang di balik tragedi berdarah itu.

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengusulkan dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi(KKR) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Dari perbincangan dengan Menko Polhukam, beliau menyarankan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

KKR adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Sebelumnya KKR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Namun, pada tahun 2006 lalu Undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Waktu itu ada, tetapi dicabut. Saya dulu salah satu anggota. Sekarang ada inisiatif Menko Polhukam agar dihidupkan kembali," ujarnya.

Menurut Fadjroel, wacana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pengkajian. Termasuk mengkaji aturan yang dianggap bertentangan, seperti berkaitan pengampunan.

"Ada satu pasal khusus, apabila pelaku mengakui perbuatan, dia dapat pengampunan atau harus lewat pengadilan," ujarnya. [eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini