Pemerintah Diminta Bantarkan Tahanan dan Beri Amnesti Napi Hukuman Ringan

Senin, 30 Maret 2020 03:00 Reporter : Ahda Bayhaqi
Pemerintah Diminta Bantarkan Tahanan dan Beri Amnesti Napi Hukuman Ringan Jazilul Fawaid usai diperiksa KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Situasi pandemi corona dinilai membuat khawatir kondisi para penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah darurat.

"Saat ini ada ada dua keadaan darurat. Pertama, masyarakat dalam keadaan darurat akibat penyebaran virus corona. Kedua, darurat lapas dan rutan yang sudah lama over capacity," kata Jazilul, Minggu (29/3).

Waketum PKB ini mengatakan, saat ini belum ada protokol pencegahan penyebaran corona bagi para tahanan dan narapidana. Petugas Lapas maupun Rutan juga tak bisa menjamin virus corona tidak akan menyebar di sana.

Maka dari itu, Jazilul mengusulkan untuk mengurangi jumlah tahanan atau narapidana agar tidak kelebihan kapasitas. Jazilul usul memberikan amnesti kepada tahanan yang mendapatkan hukuman ringan. Juga para tahanan yang statusnya belum inkrah dapat dibantarkan.

"Yang belum inkracht bisa dibantarkan, yang sudah inkrah tapi kasusnya masih ringan bisa di dilakukan pengawasan di luar Lapas," kata Jazilul.

Jazilul meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani untuk memberikan pembantaran dan pembebasan para tahanan. Dia menuturkan, negara lain juga mengambil kebijakan tersebut di tengah pandemi corona seperti di Iran.

Dia meminta pemerintah tidak tidak terlambat mengambil kebijakan dalam keadaan darurat ini, apalagi sampai menimbulkan wabah dan korban jiwa di dalam Rutan maupun Lapas.

"Dalam keadaan darurat apapun bisa diambil langkah. Justru kalau sudah jatuh korban baru mengambil tindakan itu namanya terlambat," pungkas Jazilul. [did]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini