Merdeka.com - Pemerintah tengah menggodok paket kebijakan hukum. Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku memberikan beberapa masukan dalam paket kebijakan tersebut.

"Ada banyak aspek. Yang pertama, misalnya reformasi birokrasinya, lembaganya, reformasi regulasinya dan juga budaya hukum masyarakat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengaku memberikan masukan terkait pembatasan antara politik dan hukum. Menurut dia, kepentingan politik selama ini sudah terkontaminasi dengan penegakan hukum.

"Biarlah hukum berjalan sesuai dengan koridornya," singkat dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan paket kebijakan hukum. Hingga saat ini, masih ada beberapa instrumen yang dipersiapkan untuk menyempurnakan paket kebijakan hukum tersebut.

"Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum, tapi sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang," jelas Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9).

Wiranto menuturkan, penggodokan paket kebijakan hukum ini bermula ketika pemerintah menyadari bahwa degradasi hukum semakin menjadi. Hukum yang seharusnya menjadi solusi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kini mulai terabaikan.

"Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya," ujarnya.