Pemerintah akan Beri Penjelasan Begini ke MUI soal Alasan RI Gabung Board of Peace Bentukan Donald Trump

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan berdialog dan memberikan penjelasan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait alasan bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Hal ini menyusul adanya permintaan dari MUI agar pemerintah Indonesia menarik diri sebagai anggota dari organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu.

"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini," kata Prasetyo di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2).

Menurut dia, masuknya Indonesia ke BoP merupakan salah satu cara memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dengan masuk BoP, maka Indonesia dapat memberikan masukan, pendapat, serta berdialog untuk kemerdekaan Palestina.

"Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," jelasnya.

Terkait iuran keanggotaan dalam BoP senilai Rp17 triliun, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen sebagai anggota organisasi tersebut.

"Itu kan bagian dari komitmen," ucap Prasetyo.

Prabowo Tanda Tangan, Indonesia Resmi Gabung BoP

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.

Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.

MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.