Merdeka.com - Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) helikopter AW 101 sempat menuai pro kontra. Pasalnya, heli yang kehadiran mendapat penolakan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini secara mengejutkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (8/2) lalu.

Sontak kehadiran heli yang dikenal dengan fitur canggih ini menjadi perhatian publik. Bahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui pembelian heli AW 101 tersebut.

Namun, Dewan Penasihat National Air Power and Space Centre of Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie menyebut jika tidak ada yang salah dengan kehadiran heli AW 101. Lantaran sudah sesuai dengan prosedur.

"Soal AW (AW 101) semuanya itu sudah sesuai restra (rencana strategis). Saya dari awal berbeda sendiri, prosedur pengadaannya sudah sesuai prosedur. Dari mulai anggaranya turun dari mulai anggaran VVIP sampai ke anggaran heli angkut," bebernya saat berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Connie mengaku, apa yang dirinya katakan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, dia mengaku memiliki sejumlah dokumen yang berisi tentang pembelian heli AW 101.

"Saya ini kan akademisi, kemudian saya duduk sebagai Dewan Pembina di National Air Power Centre yang melekat pada angkatan udara dan Kasau (Kepala Staf Angkatan Udara), sehingga saya bisa melihat masalah ini lebih holistik," jelas Connie.

"Kemudian saya bisa mencari data mungkin lebih mudah. Tapi memang dari dulu saya kalau mau ngomong cari data dulu. Jadi kalau bikin sesuatu saya pasti punya data yang akurat. Bahkan dari awal saat orang ngomong enggak ada surat (yang membahas pembelian AW 101), saya ketawa. Saya punya surat di tangan kok," sambungnya.

Tidak hanya itu, Connie juga menilai tidak perlu ada investigasi terkait pembelian AW 101 ini.

"Enggak penting, kenapa investigasi juga tinggal surat suratan. Kalau saya bisa dapatin (surat) sekejap buat apa investigasi," ujarnya.

"Kan saya sudah bilang tadi, itu ada nomor suratnya itu semua urutan. Saya tidak bisa menunjukan copy suratnya karena bagian surat negara," tandasnya.

Saat disinggung soal sikap Presiden Jokowi yang sebelumnya melakukan penolakan terhadap pembelian AW 101, ia mengatakan bahwa yang ditolak pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP.

"Enggak Jokowi itu soal VVIP, ini kita enggak lagi bahas soal VVIP. VVIP sudah selesai, yang kita bahas ini soal heli angkut," ucapnya.