Pembangunan gedung DPRD Kota Bogor Rp 72 miliar tuai protes

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bogor segera merealisasikan usulan DPRD Kota Bogor yang meminta pembangunan gedung baru senilai Rp 72,7 miliar di Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor. Pasalnya, gedung lama yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat dinilai sudah tak layak sebagai ruang pertemuan, baik untuk rapat paripurna, maupun alat kelengkapan dewan lainnya, seperti ruang fraksi dan komisi.

Namun demikian, proyek pembangunan gedung dengan fasilitas serba mewah itu bukan tanpa persoalan. Bahkan di kalangan wakil rakyatnya sendiri menuai pro dan kontra terkait urgensitas keberadaan gedung baru yang rencananya menempati lahan seluas 13.540 meter persegi itu.

Najamudin, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor mengungkapkan keberadaan gedung baru itu kebutuhannya memang sudah sangat mendesak guna menunjang kinerja anggota legislatif yang jumlahnya mencapai 45 orang.

"Kita lihat saja bersama-sama fakta di gedung lama, ruang komisi dengan ruang fraksi sangat sempit. Kemudian tak ada ruang tunggu untuk konstituen yang hendak bertemu atau menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD," kata Najamudin, Minggu (24/09).

Selain itu, lanjut dia, gedung baru tersebut sangat tepat karena di Pemilu Legislatif mendatang, rakyat Kota Bogor yang jumlahnya lebih dari 1 juta orang bakal memilih para wakilnya sebanyak 50 orang.

"Itu dikarenakan warga Kota Bogor saat ini jumlahnya sudah lebih dari 1 juta jiwa. Maka dari itu, selain menambah ruang-ruang rapat komisi, fraksi, pembangunan gedung baru juga seiring dengan kebutuhan jumlah anggota DPRD yang dipastikan bertambah dibanding yang sekarang hanya 45 orang," ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berani menjamin, dengan gedung baru nanti kinerja dan produktivitas anggota DPRD Kota Bogor bakal lebih optimal.

"Karena bagi kami gedung baru itu merupakan sarana prasarana penunjang kinerja anggota DPRD. Jadi saya berani jamin kinerja para anggota DPRD kota Bogor bakal lebih meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya," tandasnya.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono. Menurutnya, wakil rakyat Kota Bogor saat ini belum terlalu membutuhkan gedung baru. Dikarenakan anggaran sebesar itu lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan.

"Terlebih selain proses lelang yang terus menerus mundur, pembebasan lahan di lokasi gedung baru masih belum tuntas karena masih banyak ditempati para pedagang," jelas politisi PDIP Kota Bogor itu.

Ia mengaku sudah sejak lama menentang pembangunan gedung baru itu. Selain proses lelang dan pembebasan lahannya masih bermasalah, pembangunan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 72,7 miliar bersumber dari APBD itu sangat menyakiti hati rakyat, khususnya bagi para warga Bogor yang tinggal di area rawan bencana.

"Apalagi anggaran Rp 72,7 miliar itu merupakan multiyear yang artinya bisa digunakan waktu kapan saja," jelasnya.

Sementara itu, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor sudah hampir satu bulan belum juga dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih melakukan evaluasi terhadap 202 perusahaan jasa kontruksi yang ikut tender proyek gedung wakil rakyat dengan nilai pagu Rp 72,7 miliar.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengatakan sejak lelang dibuka ada sejumlah koreksi. Di antaranya koreksi aritmatik yaitu pengecekan ulang terhadap perkalian dan penambahan.

"Kalau pembangunan gedung dewan itu koreksi aritmatiknya banyak, karena masih banyak koreksi, maka penetapannya terus mundur," ujarnya.

Lelang proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor ini terkesan terburu-buru, sehingga persiapan di lokasi pembangunan hingga saat ini masih banya menimbulkan persoalan. Di antara hingga saat saat ini di lokasi tanah yang bakal dijadikan gedung DPRD Kota Bogor Jalan Pemuda itu masih terdapat Pasar Anggrek, di mana ada belasan pedagang yang belum direlokasi.

Pihaknya mengakui lahan yang bakal ditempati gedung para wakil rakyat itu hingga saat ini belum menyelesaikan proses perizinan, terkait analisis dampak lingkungan (amdal) yang merupakan prasyarat di bangunan gedung baru.

Namun demikian pihaknya berdalih persoalan tersebut bukanlah kapasitasnya. Bahkan, Cecep mengungkapkan, permasalahan itu tidak akan mengganggu proses pengumuman lelang.

"Prinsipnya kita hanya melakukan lelang kegiatan yang memang sudah diajukan oleh dinas terkait. Teknisnya masih ada kendala, kita juga tidak tahu. Dengan sekian banyak spek kita kaji, ya ini bisa untuk lelang ya kita lelang,” tandasnya.

Ketika lelang diberhentikan karena ada permasalahan, Cecep menegaskan, harus ada surat keterangan dari SKPD. Namun sampai saat ini, Cecep mengaku belum ada layangan surat yang datang ke ULP mengenai permasalahan tersebut.

"Belum ada dari surat Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) sebagai SKPD yang berwenang," tuturnya. (mdk/tyo)