PDIP Sebut Anggaran Penanggulangan Corona Harus Diawasi Agar Tepat Sasaran

Rabu, 1 April 2020 17:06 Reporter : Willi Irawan
PDIP Sebut Anggaran Penanggulangan Corona Harus Diawasi Agar Tepat Sasaran Rapid Test di Bogor. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah telah mengalokasikan penambahan anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan Rp110 triliun untuk perlindungan sosial.

Selanjutnya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Politikus PDIP Nabil Haroen mengatakan pemerintah tentu memiliki banyak pertimbangan juga telah melakukan kalkulasi hingga kemudian muncul alokasi dana sebesar Rp405,1 triliun tersebut.

"Sejauh ini, saya percaya hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini. Saya kira banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan," kata dia, kepada Merdeka.com, Rabu (1/4).

Menurut dia, Rp405,1 triliun bukan angka kecil. Karena itu, ketetapan dalam membelanjakan anggaran tersebut sangat penting. Skala prioritas harus dikedepankan.

"Rp405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tapi uang berapapun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas atau salah langkah," ungkapnya.

Karena itu, anggaran tersebut harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian, Rp405,1 triliun tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menanggulangi Covid-19.

"Banyak negara-negara besar dan modern yang tumbang oleh krisis ini, kita bisa melihat apa yang terjadi di Italia dan sebagian negara Eropa. Mereka punya tantangan besar, yang beda-beda tiap negara. Jadi angka Rp405,1 itu angka logis, yang harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal," lanjut dia.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan, bahwa berbagai inisiatif maupun upaya pemerintah untuk memberikan 'keringanan' di tengah penyebaran Covid-19 mesti diikuti pula dengan gerakan dari masyarakat.

Upaya masyarakat dapat diwujudkan misalnya dengan inisiatif mendukung upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Perpaduan kebijakannya Pemerintah dan inisiatif masyarakat, kata dia, merupakan kunci penanggulangan Covid-19.

"Prinsipnya saya lihat progess atas bawah, maksudnya pemerintah memberi keringanan, menggelontorkan anggaran, memberi stimulus. Dari warga, ada banyak sekali inisiatif untuk meminimalisir persebaran Covid-19, untuk bersama-sama saling menjaga desa masing-masing, serta ada keinginan tinggi untuk jaga kesehatan," terang dia.

1 dari 1 halaman

Keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat, kata dia, dapat dilihat dari berbagai insentif yang diberikan. Dengan demikian dapat meringankan beban masyarakat. "Ada insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50 persen untuk 7 juta pelanggan itu sudah meng-cover banyak sekali warga," jelas dia.

Hanya memang patut diakui ada kebijakan yang harus diperkuat dari segi peraturan. Misalnya terkait penangguhan cicilan yang sudah diserukan Presiden.

"Tapi memang belum terlihat detail tentang dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, dan jaminan ketahanan pangan. Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas," urai Nabil.

Selain itu, upaya pemerintah dapat terlihat dari sektor kesehatan. Dia menilai pemerintah bergerak cepat dalam menanggulangi Covid-19. "Di sisi dukungan bagi tim medis juga luar biasa, dengan gerak cepat pemerintah. Bahkan, pembangunan satu Rumah Sakit untuk penanganan pasien Corona dibangun cepat selama 8 hari, ini langkah bagus bahwa kita bersama-sama yakin mampu melewati krisis," imbuhnya.

DPR RI, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran yang sudah disiapkan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

"Pengawalan dalam situasi krisis ini sifatnya kan extraordinary, kami dari Komisi IX DPR RI akan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran. Yang jelas, berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tepat sasaran," tandasnya. [ray]

Baca juga:
Satu Warga Positif Covid-19, Akses Satu Kelurahan di Denpasar Dibatasi
Kementerian ESDM Pertimbangkan Industri Bisa Nikmati Listrik Gratis
Pemerintah Berencana Pakai Mesin TCM Periksa Pasien Bergejala Covid-19
Cegah Penyebaran Corona, Kapal Pesiar Dilarang Bersandar di Pelabuhan Benoa Bali

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini