PDIP nilai kasus beras plastik momentum wujudkan kedaulatan pangan
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons positif gerak cepat pemerintah menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak terulang lagi.
Hasto menilai, langkah simultan pemerintah, baik melalui operasi penarikan beras beracun tersebut maupun operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, menunjukkan bahwa masalah pangan memang harus disikapi serius.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (25/5).
Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.
"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca-panen. "Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," tukasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Catat Pengeluaran Dana Kampanye Terbanyak di Pemilu 2024, PSI Urutan Ketiga Setelah Gerindra
PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apresiasi Pemilu Berjalan Damai, PBNU Minta Pihak Tak Puas Hasil Tempuh Jalur Hukum
PBNU tidak melihat adanya potensi-potensi masalah yang berarti selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaArahan Kepala BPIP ke Jajaran untuk Jaga Suasana Damai dan Kondusifitas Pemilu 2024
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAdian PDIP: Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca Selengkapnya