PBNU tolak peredaran simbol PKI di masyarakat
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan menolak beredarnya atribut atau simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di muka publik. Apalagi, sewaktu peringatan HUT RI ke-70 marak simbol palu arit di masyarakat.
"Jelas kami menolaknya," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj keterangan tertulis kepada merdeka.com, Minggu (23/8).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan PBNU selamanya berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. PBNU akan mengukuhkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, bhineka tunggal ika, NKRI, dan UUD 1945.
"PBNU juga akan mengukuhkan pilar-pilar kebangsaan. Pancasila, bhinneka tunggal ika, NKRI, dan UUD 1945. Disingkat PBNU," ujarnya.
Diketahui, beberapa kali atribut PKI muncul di hadapan publik. Salah satunya pada saat karnaval peringatan HUT ke-70 Indonesia di Pamekasan, Jawa Timur.
Dalam karnaval tersebut muncul kelompok pelajar yang mengenakan atribut PKI lengkap dengan gambar para pimpinan, seperti Aidit. Tak hanya itu, muncul juga bendera berlogo palu arit yang sempat beredar di Salatiga dan bentuk grafiti berlogo PKI di tembok salah satu kampus di Jawa Timur.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPrajurti TNI putra Papua bagikan cerita saat menjalin asmara dengan anak Bupati. Seperti apa kisahnya?
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaJangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya